Type to search

Buruh Migran

Kerap Disiksa, Minta Pulang Sebelum Habis Kontrak ABK Dianggap Salah

Share
ilustrasi.

ilustrasi.

Jakarta | Lagi, lagi, dan lagi. Seakan tak henti-hentinya, sengketa ketenagakerjaan menimpa pekerja asal Indonesia di luar negeri. Sepuluh Pekerja laut/Pelaut/ABK asal Indonesia yang bekerja pada kapal longline, penangkap ikan, kembali menjadi korban. “Kami kerja 13 bulan di atas kapal di perairan Cape Town, Afrika. Setiap hari kami dipukul oleh kapten dan mandor kapal, dipaksa kerja tanpa kenal waktu, kadang sampai dua hari tak tidur,” ujar Djami, salah satu korban kepada buruh-online.com via telepon, Senin (19/10) sore kemarin.

Lanjut, kata Djami, alasan mereka meminta pulang karena mereka menganggap kerja mereka tidak manusiawi. Meski perjanjian kerja laut (PKL) yang disepakati adalah dua tahun, namun mereka putuskan untuk minta pulang saja. “Daripada kami mati di tengah laut, disiksa, makan tak layak, tidur cuma 4 jam sehari lebih baik minta pulang. Ini juga satu teman kami stress karena dipukul kepalanya saat berkelahi di atas kapal,” papar pemuda asal Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu.

Ironis, sudah di laut kerja tak standar aturan, minta pulang, pas pulang malah sisa gajinya tak diberikan. “Alasan perusahaan ‘katanya’ ini kesalahan kami, karena minta pulang sebelum kontrak selesai dua tahun. Jadi biaya tiket kepulangan di tanggung sendiri. Sialnya, ketika dihitung perincian gaji selama masa kerja, justru kami dianggap masih berhutang alias nombok ke perusahaan. Sungguh terlalu, 13 bulan kerja, pulang tak bawa uang malah punya hutang!.” kesal ia.

Untuk diketahui, para korban berangkat melalui perusahaan PT. Lakemba Perkasa Bahari (LPB) yang berdomisili di daerah Bekasi, Jawa Barat. Dengan gaji 300 US dollar/bulan, mereka dikirim ke Cape Town, Afrika Selatan. Padahal, jika dilihat dari Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang mereka miliki, sebagian korban akan dikirim ke Trinidad and Tobago, Kepulauan Karibia.

Para korban berencana mengadukan kasusnya kepada instansi pemerintah terkait. Khususnya Kementrian Ketenagakerjaan dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) serta Dirjen Perhubungan Laut, Kementrian Perhubungan, untuk membantu menyelesaikan sengketa mereka. pungkasnya. (***Is)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *