Sabtu, 20 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
470

Komite Politik Buruh Indonesia Ajukan Draft RUU PPHI

Indra Munaswar (tengah) saat sedang mensosialisasikan draft RUU PPHI versi KPBI.
Indra Munaswar (tengah) saat sedang mensosialisasikan draft RUU PPHI versi KPBI.
Indra Munaswar (tengah) saat sedang mensosialisasikan draft RUU PPHI versi KPBI.

Jakarta | Dalam acara yang diselenggarakan di kantor Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan (SPKEP), di Ruko Cempaka Mas, Sabtu (17/10) kemarin siang. Komite Politik Buruh Indonesia (KPBI) yang diwakili oleh Indra Munaswar, merilis draft Rancangan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (RUU PPHI).

Pada kesempatan tersebut, hadir pula beberapa perwakilan dari unsur serikat pekerja, yaitu diataranya SP TSK Reformasi, PPMI, SPASI. Sedangkan, dari unsur Hakim Ad-Hoc dihadiri oleh Juanda Pangaribuan yang kini masih menjadi Hakim Ad-Hoc di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam draft setebal 64 halaman, dengan 144 pasal tersebut (download disini), KPBI mengusulkan agar keberadaan konsiliator dalam tahap penyelesaian perselisihan dihapuskan. Selain itu, PHI diberikan kewenangan untuk menerbitkan Penetapan (beshicking) terhadap Nota Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, agar memiliki kekuatan hukum untuk diajukan upaya eksekusi jika tidak dilaksanakan.

PHI juga diminta untuk dapat memberikan hukuman paksa badan (gijzeling) paling lama 3 (bulan) kurungan, jika tidak menjalankan putusan PHI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of