Selasa, 16 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
690

Lagi, PHI: Mogok Kerja Tidak Sah Jika Tak Ada Risalah Buntunya Perundingan

Ilustrasi. (gambar: skalanews.com)
Ilustrasi. (gambar: skalanews.com)
Ilustrasi. (gambar: skalanews.com)

Bekasi | Pemberitahuan mogok kerja yang dibuat oleh Dedi Kurniadi, dkk (11 orang) tanggal 4 September 2014 di PT Koyo Jaya Indonesia, dinilai oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Menyatakan surat pemberitahuan mogok kerja tidak sah karena tidak memenuhi prosedur, tatacara dan persyaratan secara formal dan substansial yang ditetapkan dalam peraturan ketenagakerjaan sebagai surat pemberitahuan untuk melakukan mogok kerja,” ucap Hakim Wasdi Permana selaku Ketua Majelis Hakim PHI Bandung, Rabu (1/7/2015) lalu.

PHI menilai, pemogokan yang dilakukan sejak 16 September 2014 hingga 16 Oktober 2014 di perusahaan yang berada di di Jalan Lombok, Blok N 3-7, Kawasan Industri MM 2100, Cikarang Barat, Bekasi itu, adalah pemogokan yang tidak sah. Karena bukan akibat dari buntunya perundingan, yang dinyatakan oleh para pihak didalam risalah perundingan.

“Menimbang, bahwa terhadap tuduhan para pekerja yang menyatakan pengusaha tidak mau melakukan berunding tidak terbukti, sebagaimana yang diharuskan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep. 232 /MEN/2003 Pasal 4, yang menegaskan buntunya perundingan harus dinyatakan oleh para pihak dalam risalah perundingan,” ujar Hakim Wasdi membacakan pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg.

Selain itu, Hakim Wasdi juga berkesimpulan, bahwa tindakan mogok kerja selama satu bulan merupakan tindakan yang bertentangan dengan upaya Negara dan masyarakat Indonesia, yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan nasional di bidang ekonomi, sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang memberi pengertian, bahwa tujuan penyelenggaraan penanaman modal yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Dengan demikian, PHI menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT Koyo Jaya Indonesia tanggal 29 Desember 2014, sah secara hukum. “Menimbang, bahwa cukup beralasan apabila dinyatakan putus hubungan kerja antara perusahaan selaku Penggugat dengan para pekerja selaku Tergugat terhitung sejak tanggal 29 Desember 2014, dengan demikian petitum angka 6 Penggugat haruslah dinyatakan dapat dikabulkan,” jelas Hakim Wasdi. (***Jm)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of