Rabu, 18 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
329

Lima Tahun Membuat Gorong-Gorong, PHI: Menjadi Pekerja Tetap

Ilustrasi. (foto: spm.formmit.org)
Ilustrasi. (foto: spm.formmit.org)
Ilustrasi. (foto: spm.formmit.org)

Gorontalo | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Gorontalo, Kamis (9/7/2015) mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Hasan Samadi terhadap PT PG Gorontalo. “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian,” ucap Hakim Abdullah Mahrus selaku Ketua Majelis Hakim PHI Gorontalo.

Menurut PHI, perusahaan keliru dalam mempekerjakan Hasan Samadi dengan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) sejak tahun 2009 hingga 2014. Sebab, pekerjaan yang diperintahkan oleh perusahaan yang beralamat di Jl. Desa Gandaria, Tolangohula, Kabupaten Gorontalo itu, adalah membuat gorong-gorong.

“Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa pekerjaan Penggugat pembuat gorong-gorong dan pekerjaan lainnya yang diperintahkan Tergugat, bukanlah pekerjaan yang tergantung musin dan cuaca atau pekerjaan untuk memenuhi pesanan atau target,” tegas Hakim Mahrus membacakan amar pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/PN.Gto.

Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menilai, perjanjian kontrak yang dibuat oleh perusahaan bertentangan dengan Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003, dan sekaligus Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP.100/MEN/VI/2004, Pasal 4, 5, dan 10, sehingga perjanjian kontrak berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap) sejak adanya hubungan kerja.

Dengan perubahan status hubungan kerja tersebut, maka PHI berkesimpulan, gugatan uang pesangon yang diajukan Hasan sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja tanggal 1 Desember 2014 yang dilakukan perusahaan, beralasan untuk dikabulkan. Namun, tuntutan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU 13/2003, dirasa tidak adil.

“Menimbang, bahwa dalam petitum ini Penggugat meminta pesangon sebanyak 2 kali ketentuan, maka Majelis Hakim berkesimpulan, walaupun gugatan Penggugat telah terbukti seperti telah dipertimbangkan. Maka demi rasa keadilan, Majelis berpendapat, petitum Penggugat tentang pesangon 2 kali ketentuan tidak dapat di kabulkan, oleh karena itu yang dapat dikabulkan adalah pesangon 1 kali ketentuan, dengan perhitungan, yaitu 6 (enam) bulan upah x Rp. 1.325.000.- x 1 (satu) kali ketentuan = Rp. 7. 950. 000,-,” tegas Hakim Mahrus. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of