Type to search

Klinik Bang Emha

Masihkah Bisa Menggugat Setelah Diputus Kontrak Setahun Lalu

Share

Pertanyaan:

Saya pernah bekerja sejak Maret 2009 hingga Agustus 2014 sebagai Purchasing, di sebuah perusahaan oil dan gas di Batam, dengan 6 (enam) kali tanda-tangan perjanjian kontrak. Setelah masa kontrak selesai, kontrak saya tidak diperpanjang lagi, tanpa menerima uang sedikitpun. Apakah kontrak kerja yang dibuat oleh perusahaan bekas saya bekerja menyalahi UU No. 13 Tahun 2003 pasal 59? Apakah saya berhak atas uang penghargaan setelah bekerja lebih dari 5 tahun? Apakah masih bisa dikasuskan, mengingat kejadiannya di bulan Agustus 2014, dan sudah lebih dari setahun. Salam, Dedy Udin Suhardiman.

Ilustrasi. (gambar: aktual.co)

Ilustrasi. (gambar: aktual.co)

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaan Saudara dan telah menjadi pembaca buruh-online.com.

Untuk pertanyaan yang pertama dan kedua, berikut tanggapan yang dapat kami berikan : Setiap perjanjian kerja haruslah dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak dan kemampuan melakukan perbuatan hukum sebagai syarat subyektif. Serta perjanjian kerja harus memenuhi syarat obyektif yakni adanya obyek perjanjian dan obyek yang diperjanjikan tidak bertentangan yang salah satunya dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (6) UU 13/2003, perjanjian kontrak hanya boleh diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali yang paling lama 1 (satu) tahun. Selain perpanjangan kontrak, juga dapat dilakukan pembaharuan sekali dengan masa kontrak paling lama 2 (dua) tahun.

Dalam kasus saudara, perusahaan meminta saudara untuk menanda-tangani perjanjian kontrak sebanyak 6 (enam) kali, dengan masa masa kerja selama 5 (lima) tahun. Dengan membandingkan syarat sahnya perjanjian kontrak dalam Pasal 59 ayat (4) dan ayat (6) UU 13/2003, maka seharusnya saudara hanya dikontrak sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu kontrak pertama selama dua tahun, kontrak kedua perpanjangan setahun dan pembaharuan kontrak selama 2 tahun.

Oleh karenanya, maka perjanjian kontrak yang saudara tanda-tangani telah melanggar Pasal 59 ayat (4) dan ayat (6) UU 13/2003, sehingga sesuai Pasal 52 ayat (3) sub. Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003, demi hukum berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap). Dengan demikian, maka pengusaha diwajibkan untuk membayar uang pesangon atas pengakhiran hubungan kerja (PHK) waktu tidak tertentu, sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU 13/2003.

Sedangkan untuk pertanyaan yang ketiga, kami tanggapi sebagai berikut : Dalam Pasal 171 UU 13/2003, diatur gugatan PHK dapat daluarsa (lewat waktu), setelah 1 (satu) tahun diberitahukan PHK oleh pengusaha, karena pekerja melakukan kesalahan berat (tidak berlaku lagi), pekerja ditahan dan pekerja mengundurkan diri.

Dalam kasus saudara, PHK yang dilakukan adalah karena berakhirnya masa perjanjian kerja kontrak yang telah beralih menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Sehingga, kasus PHK saudara tidak dapat dikualifikasi sebagai gugatan daluarsa, dan dapat diajukan gugatan ke PHI tempat saudara bekerja.

Demikian, semoga bermanfaat.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *