Rabu, 18 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
372

Menaker Dinilai Keliru Tetapkan Formula Penetapan Upah Minimum

Menaker, Hanif Dhakiri saat memberikan keterangannya dihadapan wartawan, Kamis (15/10) petang tadi di Istana Kepresidenan. (foto: setkab)
Menaker, Hanif Dhakiri saat memberikan keterangannya dihadapan wartawan, Kamis (15/10) petang tadi di Istana Kepresidenan. (foto: setkab)
Menaker, Hanif Dhakiri saat memberikan keterangannya dihadapan wartawan, Kamis (15/10) petang tadi di Istana Kepresidenan.

Jakarta | Diantara salahsatu Paket Kebijakan Ekonomi IV, Pemerintahan Jokowi-JK menetapkan perubahan terhadap isi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, untuk memastikan terjadinya perluasan kesempatan kerja, terciptanya lapangan kerja seluas-luasnya. Sebab, dengan perubahan sistem pengupahan yang berbasis pada formulasi ini, maka iklim investasi dan dunia usaha akan kondusif, serta lapangan pekerjaan semakin meluas.

Perubahan sistem yang dimaksud, adalah dengan menetapkan formulasi penetapan upah dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan. Dalam ketentuan Pasal 43 ayat (3) RPP Pengupahan, disebutkan : Ketentuan mengenai formula penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri dengan mengikut-sertakan Kementerian/Lembaga terkait.

Dalam keterangan yang disampaikan di kantor Presiden Kamis (15/10) petang tadi, Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri menegaskan, bahwa formula penetapan upah minimum adalah sama dengan upah minimum tahun berjalan ditambah angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dirinya mencontohkan cara perhitungan untuk DKI Jakarta yang sekarang memiliki upah minimum Rp.2,7 juta. Berarti kenaikan upahnya adalah 2,7 juta ditambah inflasinya berapa dan pertumbuhannya berapa. “Jika inflasinya 5% dan pertumbuhan ekonominya 5% berarti 10%. Tinggal 2,7 dikali 10% maka upah 2016 berati Rp 2,7 juta ditambah Rp 270.000 itu jika ingin disimulasikan,” terangnya.

Menurut Praktisi Hukum Perburuhan, Muhammad Hafidz mengatakan, formulasi yang akan ditetapkan oleh Menaker dapat dipastikan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebab, dikatakan Hafidz, penetapan upah minimum tidak hanya menghitung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga produktifitas tenaga kerja. “Formula yang nantinya akan ditetapkan oleh Pak Menteri justru akan melanggar RPP Pengupahan itu sendiri, khususnya Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (4) UU 13/2003,” tegas ia.

Selain itu, Hafidz juga menganggap penggunaan dasar upah minimum tahun berjalan, tidak seharusnya menjadi dasar penetapan perhitungan upah minimum tahun selanjutnya. Karena, belum tentu perhitungan besaran nilai kebutuhan hidup layaknya, dirumuskan dengan baik oleh Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pengusaha, serikat pekerja dan pemerintah. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of