Selasa, 12 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
408

Mengaku Telah Diijinkan Berserikat, Perusahaan Merasa Namanya Dicatut

Ilustrasi. (gambar: intisari-online.com)
Ilustrasi. (gambar: intisari-online.com)

Bali | Tak terima telah dianggap memberikan ijin untuk mengajak pekerja lain menjadi anggota Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Tarsisius Mauk dianggap telah menyalahgunakan nama perusahaan dan berdampak pada kerugian perusahaan. Selain itu, Tarsisius juga dituduh telah melakukan pencemaran nama baik perusahaan, karena telah menyebarkan berita tidak benar mengenai tidak disetorkannya iuran jaminan sosial.

Atas dugaan kesalahan tersebut, akhirnya PT Sumiati Ekspor Internasional tanpa terlebih dahulu memberikan peringatan satu, dua dan tiga, langsung memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerja terhitung sejak 6 Desember 2014. Dengan alasan telah melakukan pelanggaran tingkat kelima, sesuai Pasal 42 Perjanjian Kerja Bersama.

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara pemutusan hubungan kerja yang gugatannya diajukan oleh Tarsisius tidak membenarkan tindakan perusahaan yang beralamat di Jl. Ksatria III, No.3, Kuta, Bali itu.

Menurut Hakim Hadi Masruri, selaku Ketua Majelis menyatakan, bahwa terkesan adanya pembiaran oleh perusahaan. Terbukti dengan tidak ada satupun peringatan lisan ataupun tertulis yang pernah diberikan oleh perusahaan kepada pekerja selama kurun waktu tersebut, sehingga seolah-olah kesalahan-kesalahan pekerja dikumpul-kumpulkan yang akhirnya menjadi banyak dan sangat berat, serta dengan mudah dapat dilakukan tindakan PHK.

“Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, yang mengharuskan pengusaha yang bermaksud melakukan tindakan PHK kepada pekerja/buruh yang melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, terlebih dahulu kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara beturut-turut, yang tujuannya sebagai upaya pembinaan dan pendidikan agar pekerja/buruh yang bersangkutan dapat memperbaiki kesalahannya”, ujar Hakim Hadi membacakan amar pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Dps.

“Memerintahkan kepada Tergugat agar membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian perumahan, pengobatan serta perawatan sebesar Rp.88.320.000,- (delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) secara tunai dan segera,” ucap Hakim Hadi, Selasa (8/9/2015) di Gedung PHI Denpasar. (***Jm)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of