Kamis, 19 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.570

Menggugat Pimpinan Perusahaan, Gugatan Tidak Dapat Diterima

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Sidoarjo | “Mengabulkan eksepsi Tergugat, menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel),” ucap Hakim Wahyono selaku Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya, membacakan amar putusan dalam perkara Nomor 42/G/2015/PHI.Sby, tentang sengketa pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Nurul Maniarah melawan Pimpinan Perusahaan PT. Siev Indonesia, Rabu (30/9/2015) lalu.

Menurut Hakim Wahyono, terdapat kekeliruan dalam penyebutan subyek gugatan. Sebab, Nurul secara tegas dalam surat gugatannya tertanggal 10 April 2015, menggugat Pimpinan Perusahaan PT. Siev Indonesia, yang berkedudukan di Pergudangan Meiko Abadi III/ B 01, Gedangan, Sidoarjo.

Lebih lanjut Hakim Wahyono menjelaskan, bahwa antara person Pimpinan Perusahaan PT. Siev Indonesia dengan PT. Siev Indonesia adalah subyek-subyek hukum yang tersendiri, dimana masing-masing secara hukum memiliki hak, kewajiban, kewenangan dan tanggung jawab yang terpisah dan berbeda. Terhadap segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam hubungan kerja, adalah merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari Penggugat dan PT. Siev Indonesia, bukan dengan Pimpinan PT. Siev Indonesia.

Ia mendasarkan putusannya tersebut pada ketentuan pasal 8 butir 2 ayat 2 Rv dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 440 K/Pdt./1986. “Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam perkara a quo adalah berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas ( PT) berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, sehingga apabila Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat cukup dengan nama badan hukum yaitu PT. Siev Indonesia,” tuturnya.

Berbeda dengan PHI Surabaya, PHI Palu dalam putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Pal tanggal 10 Juni 2015, justru menolak eksepsi yang diajukan oleh PT. Sumber Cipta Multiniaga. PHI Palu beranggapan, bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Sumber Cipta Multiniaga tidak dapat dipandang sebagai gugatan yang error in persona. Karena apabila seorang pimpinan badan hukum berfungsi sebagai pengurus untuk melaksanakan tugas sehari-hari, maka dia dianggap memiliki legal mandatory untuk dan atas nama badan hukum di depan lembaga peradilan. Hal ini berarti kalau gugatan ditujukan kepada pimpinan badan hukum tidak membuat gugatan lalu batal atau tidak dapat diterima. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of