Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
459

Meski Tak Satu Barisan, Buruh Kompak Tolak Pengesahan RPP Pengupahan

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Jakarta | Selain Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang digawangi Said Iqbal, Kamis (15/10/2015) besok, beberapa federasi juga akan ikut dalam aksi untuk menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan. RPP pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah itu, dinilai oleh Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Industri (FSPASI), lebih mementingkan pengusaha hitam dan kepentingan pasar.

Selain menolak RPP Pengupahan, FSPASI bersama Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), yang tergabung dalam Gerakan Anti Kriminalisasi (GERAM) menilai satu tahun Pemerintahan Jokowi-JK, lemah dalam kasus korupsi serta pemberantasannya, dan pembiaran terhadap kriminalisasi aktifis.

Melalui juru bicaranya, Herry Hermawan, GERAM menganggap Pemerintah dalam membuat dan menetapkan RPP Pengupahan, secara nyata melanggengkan politik upah murah berbasis neoliberalisme, dengan mematok kebutuhan hidup layak kaum buruh yang dinamis, dengan skema kenaikan upah yang statis. Didasari atas keprihatinan yang mendalam, serta keinginan kuat untuk menjaga demokrasi bangsa, dan sekaligus mengingatkan Pemerintah akan kesejahteraan rakyat.

GERAM juga menuntut kepada Pemerintah Jokowi-JK, untuk menghentikan kasus-kasus kriminalisasi aktivis, menindak tegas aparat yang melakukan kriminalisasi dan diskriminasi penegakan hukum, mereformasi lembaga kepolisian, membatalkan revisi UU KPK, mewujudkan upah layak nasional sesuai konstitusi negara yang menjadi kewajiban Pemerintah, menindak tegas pengusaha hitam yang melakukan pelanggaran hukum dan membuat kisruh dunia ketenagakerjaan. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of