Sabtu, 23 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
758

Meski Telah Hampir Dua Tahun, Gugatan PHK Tak Dikualifikasikan Daluarsa

Ilustrasi. (foto: poskotanews.com)
Ilustrasi. (foto: poskotanews.com)

Palu | Meski berdasarkan ketentuan Pasal 171 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, yang mengatur gugatan akan menjadi lewat waktu (daluarsa) apabila diajukan melebihi waktu setahun sejak diberitahukannya pemutusan hubungan kerja, karena kesalahan berat atau pekerja ditahan pihak yang berwajib atau mengundurkan diri, namun selain karena tak ada eksepsi daluarsa yang diajukan oleh PT Sumber Cipta Multiniaga, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Palu tidak pula menyatakan gugatan Jefri Teneh telah lewat waktu (daluarsa). Padahal, gugatan yang diajukan Jefri adalah masalah sengketa pemutusan hubungan kerja dirinya karena sebab pengunduran diri pada 15 Juni 2013 silam.

Jefri mengaku dipaksa untuk membuat sendiri dengan tulisan tangan surat pengunduran dirinya, sehingga ia menganggap pernyataan tersebut tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Menurut ia, seharusnya sebuah pengunduran diri diajukan 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Namun, Jefri berusaha menyakinkan Hakim PHI Palu, bahwa dirinya dipaksa mengundurkan diri dengan bukti tidak dilakukannya prosedur pengunduran diri yang sah sesuai aturan.

Atas hal tersebut, Jefri kemudian mengajukan gugatan uang pesangon sebesar lebih dari Rp.121 juta ke PHI Palu pada tanggal 23 Maret 2015, atau dapat dikatakan setahun sembilan bulan kemudian setelah dirinya mengundurkan diri.

Menanggapi gugatan Jefri, perusahaan yang berkedudukan di Jl. Dewi Sartika, No.58, Palu tersebut, menyanggahnya dengan menyatakan gugatan Jefri kabur dan salah pihak. Selain itu, perusahaan juga mengungkapkan, bahwa Jefri telah menerima dengan baik uang kompensasi yang diberikan oleh perusahaan sejumlah Rp.8,5 juta pada 21 Juni 2013. Sehingga, perusahaan menganggap perselisihan hubungan industrial yang terjadi dengan Jefri sebagai Penggugat telah selesai.

Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim PHI Palu yang diketuai oleh Hakim I Dewa G Budhy D Asmara mempertimbangkan pendapat Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ketiga, halaman 126, yang dinyatakan : Kalau tanda tangan pada akta di bawah tangan itu diakui oleh yang bersangkutan, maka akta itu merupakan bukti sempurna yang berlaku terhadap para pihak yang bersangkutan.

“Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa Surat Pengunduran Diri yang dibuat dengan tulisan tangan dan diajukan oleh Penggugat adalah sah dan mengikat kepada Penggugat,” ucap Hakim Budhy, Rabu (10/6/2015) saat membacakan pertimbangan hukum dalam putusan perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Pal.

Pertimbangan tersebut, menjadi dasar bagi PHI Palu untuk menyatakan gugatan Jefri ditolak seluruhnya, dan sesuai ketentuan pasal 162 ayat (4) UU 13/2003, pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. (***Jm)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of