Rabu, 17 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
409

Mogok Karena Konflik Kepengurusan Serikat, PHI Nyatakan Mogok Tidak Sah

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Bekasi | Mogok kerja yang dilakukan oleh Abdul Somad, dkk (8 orang) di PT Karya Bahana Unigam sejak 6 Desember 2012, disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, terjadi karena adanya pergantian pengurus serikat pekerja lama dengan yang baru. Yang kemudian pengurus yang baru menyampaikan surat dengan maksud untuk bertemu dengan pihak perusahaan, tetapi pihak perusahaan menolak untuk bertemu yang akhirnya melakukan mogok kerja.

Hal tersebut, terungkap dalam lampiran surat gugatan yang diajukan oleh Abdul Somad ke PHI Bandung, yaitu surat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nomor: 567/3586/HI-Syaker/X/2013 tertanggal 9 Oktober 2013, perihal anjuran. Majelis Hakim PHI Bandung menilai, meskipun sebelum melakukan mogok kerja para penggugat telah memberitahukan sesuai dengan prosedur yang berlaku Pasal 140 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tetapi karena mogok kerja tersebut dilakukan bukan sebagai akibat gagalnya perundingan, maka mogok kerja yang dilakukan para penggugat adalah mogok kerja yang tidak sah.

Pertimbangan tersebut juga telah diperkuat dengan adanya putusan Mahkamah Agung No.623 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 21 Januari 2015 dengan pertimbangan hukumnya bahwa: mogok kerja yang dilakukan oleh para penggugat adalah tidak sah oleh karena bukan mengenai gagalnya tuntutan/perundingan yang normative, tetapi karena adanya perselisihan internal pengurus serikat pekerja, dan Pemohon Kasasi/Tergugat telah melakukan pelanggaran mogok kerja serta pemanggilan untuk bekerja tetapi tidak dilakukan oleh para Termohon Kasasi/Para penggugat, sehingga para Termohon Kasasi/Para Penggugat telah melangar Pasal 137 Jo Pasal 3 huruf a Kepmenaker No. Kep.232/MEN/2003.

Lebih lanjut, Hakim Suwanto selaku Ketua Majelis Hakim berkesimpulan, demi hukum para Penggugat haruslah dikualifikasikan mengundurkan diri terhitung tanggal 19 Desember 2012, sehingga Penggugat tidak berhak atas ganti rugi karena pemutusan hubungan kerjanya dikualifikasikan mengundurkan diri. “Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena terbukti para Penggugat pemutusan hubungan kerjanya dikwalifikasikan mengundurkan diri terhitung tanggal 19 Desember 2012 dengan haknya uang penggantian hak dan uang pisah sedang uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja tidak dikabulkan maka petitum angka 4 dikabulkan sebagian,” ujar Hakim Suwanto.

Atas pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim PHI menghukum perusahaan yang berada di Jl. Karya Logam, Kp. Legon, Desa Jatimulya, Tambun, Bekasi itu, untuk membayar hak-hak para pekerja sebanyak 8 orang yang seluruhnya berjumlah Rp.34,5 juta, demikian amar putusan Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2015/PN/Bdg yang dibacakan Rabu, 2 September 2015, yang dihadiri oleh kedua belah pihak. (***Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of