Jumat, 20 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
449

Mundur Karena Kecewa Upah Tak Sesuai UMP, Hakimpun Tak Bersimpatik

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Jambi | Tuntutan Komar dan Yuasri agar PT Merdeka Mitra Sejati yang berkedudukan di Jl. Orang Kayo Pinggai, No. 15, Talang Banjar, Jambi, membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak, serta kekurangan upah yang seluruhnya sebesar lebih dari Rp.95 juta, kandas di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jambi, Senin (14/9/2015).

Keduanya dinyatakan terbukti telah mengundurkan diri dari perusahaan sejak bulan Desember 2014, dan telah pula menerima uang pisah yang besarnya sebesar Rp.2 juta. “Menyatakan putusnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat Mengundurkan Diri,” Hakim Rohendi membacakan amar putusan Nomor 08/G/2015/PHI.Jmb.

Padahal, kedua pekerja tersebut terpaksa menggugat perusahaan tempatnya bekerja itu, karena situasi kerja yang dirasa tidak nyaman, yaitu upah yang diterima dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi, upah lembur dibayar, adanya pemotongan upah untuk dana sosial, adanya kesenjangan sosial antara karyawan yang lama dan baru, pemotongan gaji saat sakit, ijin kerja dan cuti-cuti.

Hal tersebut oleh para pekerja termasuk kedua penggugat telah diusulkan kepada perusahaan, agar bersedia menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namum usulan tersebut tidak mendapat tanggapan dari Tergugat dengan alasan semua keputusan tergantung Pusat yaitu Semarang.

Sayangnya, Majelis Hakim PHI Jambi tak sependapat dengan sebab yang disampaikan oleh kedua pekerja tersebut, meskipun Hakim Rohendi telah mempertimbangkan kondisi diatas dalam pertimbangan hukumnya. “Menimbang, bahwa kecewa dengan kondisi seperti ini satu persatu termasuk Penggugat I dan Penggugat II keluar dari Perusahaan, dengan alasan tidak puas dengan gaji yang diterima, dan pengunduran diri dibuat secara tertulis” sebut ia.

Lebih lanjut Hakim Rohendi mengatakan, “Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut diatas Majelis berpendapat Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi adalah karena Penggugat I dan Penggugat II Mengundurkan Diri, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 154 (b) UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak diperlukan adanya penetapan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,” tutupnya. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of