Type to search

Sekitar Kita

Nasib Jutaan Pekerja Kontrak, Ditentukan MK 4 November Esok

Share
Gedung Mahkamah Konstitusi.

Gedung Mahkamah Konstitusi.

Jakarta | Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (4/11) pekan depan, Pukul 14.00 Wib akan menggelar sidang terakhir, yaitu pembacaan putusan atas pengujian Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang diajukan oleh 8 buruh yang bekerja di Jawa Barat, yaitu diantaranya M. Komarudin, Agus Humaedi Abdillah, Wahidin, Rian Adriansyah, Nurman Saleh, Siti Nurhasanah, Anwarudin dan Tina Martina Fajriah.

Mereka mempersoalkan keberadaan aturan sistem kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau dikenal dengan sebutan sistem kerja kontrak, dan alih daya yang juga disebut dengan sistem kerja outsourcing, karena kerap dilanggar syarat-syaratnya serta luput dari pengawasan instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan.

Meskipun sistem kerja kontrak dan outsourcing harus memenuhi syarat, yaitu diatur dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, pengusaha dengan sengaja seringkali menerapkan kedua sistem kerja yang menurut buruh merugikan mereka sebagai pekerja kontrak dan outsourcing.

Penyimpangan sistem kerja kontrak dan outsourcing oleh pengusaha, seirama dengan lemahnya pegawai pengawas ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja, sehingga penyimpangan tersebut menjadi sempurna dan seolah-olah sah secara hukum. Padahal, apabila pengusaha tidak memenuhi syarat-syarat sahnya penerapan sistem kerja kontrak dan outsourcing, maka hubungan kerja pekerja kontrak dan outsourcing “demi hukum” beralih menjadi pekerja tetap perusahaan pemberi pekerjaan.

Namun, seperti yang dituturkan oleh saksi dari Pemohon, Ahmad Syauqi dihadapan 9 (sembilan) Hakim Konstitusi, “Meskipun Dinas Tenaga Kerja telah mengeluarkan Nota Pengawas, tetapi jika pengusaha tidak mau menjalankan Nota itu, maka Dinas Tenaga Kerja tidak bisa berbuat apa-apa untuk memaksa pengusaha menjalankan Nota itu”, papar Syauqi dalam sidang yang digelar Mahkamah Konstitusi (19/3).

Kondisi tersebut, yang melatarbelakangi M. Komarudin bersama pekerja lainnya yang tergabung dalam Aliansi Jawa Barat (Aljabar), mendaftarkan permohonan pengujian (judicial review) Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sepanjang frasa “demi hukum”, yang diregister dengan perkara Nomor 7/PUU-XII/2014.

Menurut Juru Bicara Aljabar ketika dihubungi buruh-online.com melalui sambungan telepon, Abda Khair Mufti yang juga sebagai salah satu Pimpinan Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) mengatakan, “permohonan kami ini sudah lebih dari setahun, dan pelanggaran terus terjadi dilapangan, sehingga putusan MK ini sangat kami tunggu”. (***Hz)

1 Comment

  1. Barkah 10 November 2015

    Dear RR,

    Mohon ijin urun rembug ya…

    Pasal 59 ayat (7) UU 13/2003:
    Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang TIDAK MEMENUHI ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), DAN ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. 


    Pasal 65 ayat (8) UU 13/2003:
    Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), DAN ayat (3), TIDAK TERPENUHI, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan.

    Pasal 66 ayat (4) UU 13/2003:
    Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, DAN huruf d SERTA ayat (3) TIDAK TERPENUHI, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.

    Sepanjang dalam ketiga pasal tersebut di atas yang dimohonkan Pengujian Undang-Undang (PUU) ke MK masih terdapat kata “DAN”, meskipun sudah ada Putusan MK No. 7/PUU-XII/2014 yang amar putusannya “Mengabulkan permohonan para Pemohon”, namun amar putusan tersebut akan masih jauh dari harapan rekan-rekan yang hubungan kerjanya PKWT akan dengan mudah berubah menjadi PKWTT.

    Mengapa tidak mengajukan permohonan PUU ke MK terhadap kata “DAN” dalam ketiga pasal tersebut di atas?

    Saran saya, tidak merugi apabila rekan seperjuangan berkenan mencermati dan memahami makna kata “DAN” maupun “ATAU” dalam Lampiran II huruf C angka 88 dan 89 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUUan, dimana kata “DAN” mengandung unsur KUMULATIF pada TIDAK TERPENUHI-nya ayat-ayat yang dimaksudkan dalam ketiga pasal tersebut di atas. Sedangkan kata “ATAU” mengandung unsur ALTERNATIF pada TIDAK TERPENUHI-nya ayat-ayat yang dimaksudkan dalam ketiga pasal tersebut di atas.

    Demikian dan semoga bermanfaat. Terima kasih.

    Salam,
    Barkah

    Balas

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *