Jumat, 15 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
459

Nilai Produktifitas Lenyap Dalam Formula Penetapan Upah Minimum

ilustrasi
ilustrasi
ilustrasi

Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan Pasal 43 ayat (1) disebutkan, bahwa penetapan upah minimum dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Sementara Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, dalam konferensi pers di Istana Negara, (Jakarta, Kamis, 15/10), menyatakan bahwa Formula Penetapan Upah Minimum dihitung berdasarkan persentase antara Upah Minimum Provinsi (UMP) ditambah persentase inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Contohnya DKI Jakarta yang UMP-nya 2,7 juta, jika ditambah persentase inflasinya 5% dan pertumbuhan ekonominya 5%, maka akan mengalami kenaikan 10%. Dengan begitu berarti kenaikan UMP DKI Jakarta adalah 2,7 juta dikali 10% yaitu Rp270.000,-. Jadi UMP DKI Jakarta di tahun 2016 naik jadi Rp2.970.000,-.

Selain itu, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, bahwa kenaikan upah ini akan menjamin kepastian usaha dan investasi bagi para pengusaha, agar dapat memprediksi kenaikan biaya produksi. Kejelasan ini bisa mengundang investasi dan membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas, sehingga buruh bisa mempunyai banyak pilihan tempat kerja dan memperkuat posisi nilai tawar mereka.

Padahal kenaikan dan turunnya biaya produksi, justru seharusnya ditentukan oleh produktifitas tenaga kerja. Selain menjadi hal yang terpenting bagi perusahaan, tenaga kerja juga merupakan komponen biaya terbesar dalam perusahaan. Oleh karena itu, seharusnya produktifitas menjadi komponen utama dalam menentukan penetapan upah minimum, sebagaimana tertuang dalam pasal 43 ayat (1) RPP Pengupahan itu sendiri. Namun, produktivitas yang dimaksud dalam RPP Pengupahan dan dalam UU Nomor 13 tahun 2003, masih multitafsir.

Untuk itu, perlu rincian lebih lanjut tentang kejelasan produktifitas dalam RPP Pengupahan dan UU Ketenagakerjaan, karena bagaimanapun, jika produktifitas tidak dikalkulasikan dengan baik untuk menjadi acuan pengupahan dan tidak dimasukan dalam formula penetapan upah, maka akan terjadi ketidakharmonisan antara UU, RPP, dan Peraturan Perundangan lainnya.

Selain itu, upah buruh pun pada hakikatnya tidak akan mengalami kenaikan yang signifikan dan efektif terhadap kebutuhan hidup mereka, karena selamanya akan ditentukan oleh perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagaimana kita tahu nilai tukar rupiah yang semakin melemah, ekonomi dunia semakin sulit, dan harga sembako yang terus merangkak naik. Sementara UMP pun ditentukan belum tentu pro terhadap buruh, karena pengusaha dan kaum elit sudah mendominasi perpolitikan negeri ini.

Kaum buruh/pekerja masih terus tersudut pada titik terendah oleh ketentuan peraturan perusahaan yang sewenang-wenang seiiring semakin berkembangnya kemajuan teknologi, dinamika politik, dan hukum. Bukannya semakin melindungi dan menyejahterakan para buruh/pekerja, tapi malah semakin dirugikan oleh aturan birokrasi dan perkembangan inflasi dunia. Sehingga sampai saat ini Indonesia belum memiliki karakter dalam ekonomi, politik dan kemanusiaan.

(Ditulis oleh: Eep Ependi, SH.)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of