Sabtu, 19 Oktober 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
420

Penyandang Disabilitas Ikut Gugat Pasal Daluarsa Dalam UU PPHI

Ilustrasi. (gambar: aktual.co)
Ilustrasi. (gambar: aktual.co)

Jakarta | Melalui video conference dari Universitas Sumatera Utara, Medan, Edwin Hartana Hutabarat menjalani sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (6/10/2015) siang tadi. Edwin yang merupakan penyandang disabilitas menggugat pembatalan Pasal 82 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), mengenai daluarsa gugatan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Edwin yang menderita tuna rungu dan tuna wicara ini merasa dirugikan atas berlakunya Pasal 82 UU PPHI, yang menyebutkan gugatan oleh pekerja/buruh atas PHK seperti dimaksud Pasal 159 dan Pasal 171 UU 13 Tahun 2003, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 tahun sejak diterima atau diberitahukannya keputusan PHK dari pihak pengusaha. Sebab, dia terancam kehilangan hak pesangon dan hak-hak lain lantaran proses PHK yang dialaminya di perusahaan percetakan Abidin sejak 12 September 2014 tidak bisa digugat ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) karena melewati waktu setahun.
 
“Sisa waktu proses PHK yang ada saat ini, pemohon kehilangan hak karena tidak memungkinkan menuntut permasalahan ini ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial,” ungkap Pendamping Edwin, Barita Lumban Batu. “Dinsosnaker berpihak kepada perusahaan percetakan Abidin dan mengabaikan hak-haknya. Hingga kini, surat yang dikirim ke Walikota Medan belum mendapatkan tanggapan,” lanjutnya pendamping lainnya, Septya Maulid Siregar, pendamping lainnya.

Menanggapi permohonan yang diregister dengan perkara Nomor 116/PUU-XIII/2015 itu, Ketua Majelis Panel Maria Farida Indrati menilai yang dipermasalahkan pemohon adalah kasus kongkrit, karena ada surat-surat permohonan dan pengaduan ke Walikota dan proses mediasi di Dinsosnaker Pemkot Medan yang merugikan pemohon. “Uraian permohonan juga terlalu panjang seperti termuat dalam bagian legal standing. Ini harus diperpendek lagi,” saran Maria.

Hal senada disampaikan anggota Panel, Aswanto, yang menilai uraian permohonan terlalu panjang dan lebih banyak menguraikan kasus konkrit. Hakim konstitusi ini meminta pemohon fokus pada uraian ringkas potensi atau kerugian konstitusional atas berlakunya Pasal 82 PPHI.
 
“Jangan terlalu uraian kasus, seperti uraian kerugian materil. Ini tidak terlalu penting diurai panjang lebar. Tetapi, fokuskan pada apakah ada pertentangan normanya dengan pasal-pasal UUD 1945. Ini yang penting untuk diperbaiki, sehingga permohonan lebih ringkas dan jelas kerugian konstitusionalnya”.
 
Sebelumnya, sekitar sepuluh buruh juga mempersoalkan aturan daluwarsa pengajuan PHK ini. Sepuluh buruh yang berasal dari Jabotabek yakni Muhammad Hafidz, Wahidin, Chairul Eillen Kurniawan, Solihin, Labahari, Afrizal, Deda Priyatna, Muhammad Arifin, Abdul Ghofar, dan Surahman. Hanya saja, mereka memohon pengujian Pasal 171 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 82 UU PPHI. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of