Sabtu, 14 Desember 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
481

Perbaiki Redaksional, Buruh Tetap Minta MK Batalkan Pasal PHK Daluarsa

Muhammad Hafidz selaku Pemohon saat menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan dalam sidang uji materi UU Ketenagakerjaan, Selasa (13/10) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. (Foto Humas/ganie)
Muhammad Hafidz selaku Pemohon saat menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan dalam sidang uji materi UU Ketenagakerjaan, Selasa (13/10) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. (Foto Humas/ganie)
Muhammad Hafidz selaku Pemohon saat menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonan dalam sidang uji materi UU Ketenagakerjaan, Selasa (13/10) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. (Foto Humas/ganie)

Jakarta | Sidang perbaikan permohonan uji materiil Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (13/10) siang. Permohonan yang terdaftar dengan nomor 114/PUU-XIII/2015 ini diajukan oleh beberapa orang pekerja, Muhammad Hafidz, Wahidin, dkk.

Hafidz mewakili Pemohon prinsipal lainnya menyatakan, perbaikan permohonan dilakukan terhadap kesalahan pengutipan Pasal 171 UU Ketenagakerjan. Selain itu, Pemohon juga memperjelas kedudukan hukum (legal standing) dengan menambahkan bukti yang menguatkan. “Perbaikan terhadap legal standing Para Pemohon dengan penambahan bukti, Yang Mulia. Jadi Pemohon VII dan Pemohon VIII sekarang sedang berperkara di PHI dan jawaban daripada perusahaan mengaggap bahwa kasus mereka termasuk kedaluwarsa, yaitu Pemohon VII Saudara Deda Priyatna dan Pemohon VIII Muhammad Arifin,” ucap Hafidz kepada Majelis Hakim yang dipimpin Wakil Ketua MK Anwar Usman. 

Pada sidang tersebut, Pemohon menegaskan tidak melakukan perbaikan petitum sebagaimana nasihat majelis hakim pada sidang sebelumnya. “Jadi petitum-nya tidak berubah, kami tetap meminta Pasal 171 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Pasal 82 Undang-Undang PPHI untuk dibatalkan secara keseluruhan. Hanya itu yang kami perbaiki, Yang Mulia. Terima kasih,” kata Hafidz.

Setelah mengesahkan alat bukti, Anwar menyatakan bahwa Majelis Panel akan melaporkan hasil persidangan ke Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). “Baik, kalau begitu Saudara tinggal menunggu pemberitahuan dari Mahkamah tentang kelanjutan dari permohonan para Pemohon ini. Apakah cukup sampai di sini atau akan dilanjutkan. Nanti Majelis Panel akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Jelas ya?” papar Anwar. (***Nano/MK)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of