Kamis, 14 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.194

PHI: PHK Batal Demi Hukum, Tapi Tanpa Ada Perintah Bekerja Kembali

Ilustrasi. (foto: tenagasosial.com)
Ilustrasi. (foto: tenagasosial.com)

Bekasi | Gugatan Eko Pramudianto, Jefri Ariyanto dan Eka Hendayana melawan PT TAI Electronic Indonesia, dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, Senin (6/7/2015). Dalam perkara yang diregister dengan perkara Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg, PHI Bandung menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan batal demi hukum.

Alasannya, karena perusahaan melakukan PHK tanpa putusan dari PHI, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. “Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan secara sepihak oleh Tergugat kepada Penggugat Eko Pramudianto sejak tanggal 15 Nopember 2012, Penggugat Jefri Ariyanto sejak tanggal 9 Oktober 2012, dan Penggugat Eka Hendayana sejak tanggal 11 Januari 2013 tidak sah dan batal demi hukum,” ujar Jonlar Purba selaku Ketua Majelis Hakim membacakan amar putusan.

Namun dalam amar putusan selanjutnya, PHI Bandung tidak memerintahkan kepada perusahaan untuk mempekerjakan kembali Eko, dkk. Padahal, sebagai akibat hukum dari pernyataan PHK tidak sah dan batal demi hukum, adalah tidak terputusnya hubungan kerja. Akan tetapi, PHI Bandung hanya memerintahkan perusahaan untuk membayar upah Eko, dkk sebesar lebih dari Rp.147,5 juta.

Terhadap hal yang demikian, ternyata Hakim Jonlar tidak ingin putusannya dikatakan ultra petita (putusan yang tidak diminta). Sebab, dalam gugatan yang didaftarkan pada tanggal 31 Maret 2015 lalu, Eko tidak meminta dalam tuntutannya untuk memerintahkan perusahaan mempekerjakan kembali dirinya.

Sebelumnya, Hakim Jonlar menolak eksepsi kadaluarsa (lewat waktu) yang diajukan oleh perusahaan yang beralamat di Blok T1 E, F Jl. Jababeka IV, Cikarang Industrial Estate, Kabupaten Bekasi itu. Menurutnya, dapat disimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat dikualifikasi sebagai kadaluarsa. Karena dari sejak timbulnya hak Para Penggugat sampai dengan mediasi, dan sejak terbitnya Anjuran sampai dengan pengajuan gugatan, belum melebihi 2 (dua) tahun. (***Jm)

2
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Hendrik Singal Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Hendrik Singal
Guest
Hendrik Singal

Mohon informasi saya karyawan melakulan kesalahan hitung dalam menjual paket wisata…dan saya mendapatlan sp 1 thn 2015 sp 2 thn 2016….sp 3 january 2018 semua sp saya lalui dan berakhir masa berlakunya.. tapi SP3 di keluarkan dan saya langsung di PHK…dan saya keberatan namun tetap di paksa untuk menandatangani Surat PHK… dan saya tanda tangan karena terpaksa….apakah saya dapat menuntut perusahan…mohon pencerahannya