Jumat, 20 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
402

PP Pengupahan, Produk Politik Upah Murah

(foto: megapolitan.kompas.com)

(foto: megapolitan.kompas.com)

Para buruh terus berdemonstrasi untuk angkat bicara soal penolakannya terhadap PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi-JK. Tangisan lirih kaum buruh memperjuangkan kehidupan layak menimbulkan berbagai duka, karena PP tersebut merupakan produk politik upah murah yang menguntungkan kaum investor. Sementara pemerintah bersikukuh untuk tidak mencabut PP Pengupahan tersebut.

Demonstrasi buruh yang tergabung dalam berbagai aliansi Serikat Pekerja, akhir-akhir ini terjadi di berbagai daerah hingga di pusat pemerintahan Istana Merdeka.

“Bagi buruh, PP Pengupahan Nomor 78 Tahun 2015 yang baru disahkan oleh Presiden Jokowi adalah bencana besar bagi buruh Indonesia,” ujar Said Iqbal Presiden Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Jumat (30/10/2015).

Bagaimana tidak, pendapatan buruh Indonesia yang berbasis upah minimum provinsi hanya sebesar Rp1,1 juta sampai Rp2,9 juta tergantung daerahnya.

Menurutnya, kebijakan semacam itu justru akan membuat Indonesia semakin jauh tertinggal dari negara-negara lain, seperti Filipina, Thailand dan China yang upahnya mencapai Rp3,5 sampai Rp4 juta rupiah.

“Protes buruh terhadap PP 78 ini bukan hanya pada konteksnya, melainkan pada proses penetapannya yang tidak melibatkan dan mendengarkan aspirasi kaum buruh,” kata Said.

Dalam aksi tersebut, buruh juga menolak formulasi dan mekanisme penetapan upah minimum yang hanya berbasis inflasi dan pertumbuhan ekonomi dan menapikan survey kebutuhan hidup layak (KHL), dan hal itu jelas bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Terakhir, pihaknya juga menuntut Menteri Ketenagakerjaan dicopot dari jabatannya karena dianggap gagal memberi perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan kaum buruh.

“PP Pengupahan adalah produk politik upah murah yang dibuat oleh pemerintahan Jokowi-JK agar kemiskinan bisa dilakukan secara sistemik dan hanya memuaskan kalangan investor rakus yang akan mengeksploitasi SDA dan SDM Indonesia jelang MEA Desember 2015,” tutup Said.

Entah sampai kapan berakhirnya perjuangan para buruh berbaris rapi di antara pengawalan pak polisi, di bawah teriknya mentari yang panas membakar nurani, memanaskan jiwa-jiwa buruh yang lemas, buruh tertindas, luruh, lusuh di bawah bayang-bayang kelabu para penindas dengan menejemen kapitalisnya yang culas. (**ef)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of