Type to search

Sekitar Kita

PP Pengupahan Disahkan, Kewenangan Dewan Pengupahan Kembali Dipangkas

Share
Buruh Medan demonstrasi tolak RPP Pengupahan.

Buruh Medan demonstrasi tolak RPP Pengupahan.

Jakarta | Setelah Badan Pusat Statistik (BPS) mengambil-alih dari Dewan Pengupahan mengenai survei komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sejak September 2013 lalu. Kini terhitung sejak 23 Oktober kemarin, kewenangan Dewan Pengupahan dalam memberikan rekomendasi besaran upah minimum ditingkat provinsi dan kabupaten/kota ditiadakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (download).

Dalam ketentuan Pasal 45 dan Pasal 47 PP Pengupahan, kewenangan Dewan Pengupahan hanya-lah melakukan peninjauan kebutuhan hidup layak, dengan tetap berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang penetapan komponen dan jenisnya. Padahal seharusnya, Gubernur sebelum menetapkan besaran upah minimum provinsi dan kabupaten/kota, memperhatikan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 (download).

Dengan demikian, meskipun Dewan Pengupahan masih diberikan kewenangan memberikan usulan terhadap besaran upah minimum sektoral. Namun dalam hal penetapan besaran upah minimum, Dewan Pengupahan hanya berwenang memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, atas peninjauan kebutuhan hidup layak yang ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali, sesuai Pasal 43 ayat (5) PP Pengupahan.

Selanjutnya, Gubernur, Bupati/Walikota dalam menetapkan besaran upah minimum menggunakan rumusan perhitungan yang telah ditetapkan dalam Pasal 44 ayat (2) PP Pengupahan. Yaitu, upah minimum baru adalah hasil dari perhitungan upah minimum tahun berjalan ditambah nilai inflasi dan pertumbuhan domestik bruto, yang kedua nilai tersebut ditetapkan oleh BPS.

Misalnya, upah minimum di Jakarta tahun 2015 adalah sebesar Rp.2,7 juta, sedangkan nilai inflasi 4 persen dan nilai pertumbuhan domestik bruto 5 persen. Maka perhitungannya adalah Rp.2,7 juta ditambah 9 persen = Rp.2.943.000,-. Disinilah letak tidak adanya lagi peranan Dewan Pengupahan yang keanggotaannya terdiri dari serikat pekerja, asosiasi pengusaha, pemerintah, ahli/perguruan tinggi, dan BPS. Sebab, dengan formula tersebut, maka Gubernur dapat menetapkan besaran upah minimum tanpa membutuhkan rekomendasi Dewan Pengupahan. (***Hz)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *