Senin, 22 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
2.198

PP Pengupahan Jelas Bertentangan Dengan UU Ketenagakerjaan

Ilustrasi.
ilustrasi
ilustrasi

Pemerintah memang memiliki kewenangan untuk membuat suatu peraturan pemerintah terkait dengan persoalan penetapan pengupahan seperti saat ini yang sedang diwacanakan. Tetapi jika dilihat dari acuan yang harusnya menjadi pijakan. Pemerintah harus mengembalikan persoalan masalah upah ini pada undang-undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003.

Dimana sesuai pasal 88 UU ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa prinsipnya seputar pengupahan bahwa setiap buruh atau pekerja berhak memperoleh penghasilan untuk memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan juga pengupahan harus melindungi pekerja atau buruh. Namun jika nantinya keluar peraturan pemerintah yang tidak memenuhi penghidupan yang layak bagi buruh dan tidak melindungi pekerja. Maka itu menjadi satu peraturan pemerintah yang tak lazim untuk dikeluarkan.

Sesuai dengan sistem hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan pemerintah yang lebih rendah tak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga peraturan pemerintah tak boleh bertentangan dengan undang-undang dalam hal ini UU ketenagakerjaan.

Kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) Pengupahan sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi IV, merupakan amanat Pasal 97 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Pemerintah menyakini bahwa kehadiran PP Pengupahan ini akan bisa memastikan bahwa kenaikan upah minimum tiap tahunnya tidak menjadi isu yang terus bergejolak tiap tahunnya dan diharapkan isu upah minimum tidak menjadi alat politisasi oleh kepala daerah ketika mau Pilkada. Tentunya tujuan tersebut baik adanya agar ada kepastian usaha dan kesejahteraan pekerja.

Tapi setelah dianalisa, ternyata PP ini memiliki masalah yaitu bertentangan dengan isi UU 13/2003, isi dalam PP tersebut ada ketidaksingkronan secara hirarkis peraturan perundang-undangan, dan formula rumus kenaikan upah minimum tidak didasari kondisi ekonomi obyektif di wilayah per wilayah.

Hal itu jelas bertentangan dengan UU 13/2003 karena dengan adanya rumus formulasi tersebut maka PP ini bertentangan dengan Pasal 89 ayat 3 Undang Undang Ketenagakerjaan (UUK) dimana kewenangan Gubernur untuk menetapkan upah minimum dan tugas Dewan Pengupahan Daerah melakukan survey Komponen Hidup Layak (KHL) akan diamputasi. Sesuai ketentuan hukum maka PP tidak boleh bertentangan dengan UU.

Dengan adanya formula tersebut maka perhitungan KHL dengan 60 komponen KHL saat ini tidak akan dibutuhkan lagi, survey KHL tidak diperlukan lagi, sehingga kalau dalam PP tersebut dinyatakan bahwa komponen KHL akan ditinjau 5 tahun sekali, ya buat apa? Toh kan tidak dibutuhkan lagi KHL untuk perhitungan kenaikan upah minimum. Kenaikan upah minimum hanya didasarkan pada nilai upah minimum saat itu, inflasi dan PDB secara nasional. Jadi aturan tentang peninjauan KHL akan percuma tanpa makna. Kalau begitu buat apa tentang KHL dinyatakan lagi dalam PP Pengupahan?

Oleh karena itu, PP Pengupahan ini sangat berpotensi untuk dilakukan gugatan judicial review ke Mahkamah Agung. (***ef)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of