Selasa, 12 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
446

Sengketa Buruh Akibat Lemahnya Pengawasan

feBandung | Hingar bingar serta berulangnya sengketa buruh di Bandung, seharusnya tidak terjadi mengingat selama ini pemerintah bekerja hanya berdasarkan subjek hukum, bukan atas dasar Undang-Undang (UU).

Hal ini dikatakan anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, Yosep Saepul Akbar. Ditemui di Gedung Dewan, Jl. Aceh Bandung, Senin (2/12), politisi PPP ini menegaskan, sengketa buruh di kota Bandung, bukan karena ketidakmampuan pengusaha atau buruknya komunikasi tenaga kerja, melainkan disebabkan lemahnya pengawasan pemerintah, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (disnakertrans).

“Perselisihan yang mencuat seharusnya bukan perselisihan, tapi harus dilaksanakan,” ujar Yosep. Dalam kontek Bandung juara, lanjut Yosep Saepul Akbar, terkait masalah buruh, seharusnya penerapan pengelolaan sistem ketenagakerjaan, menyeluruh bukan sebatas retorika. “Kesejahteraan buruh, harus mendapat perhatian total. Ini tidak perlu dikompromikan, tapi dilaksanakan,” tegasnya.

Mencermati hari buruh, yang selalu diwarnai aksi unjuk rasa menuntut perubahan upah minimum, menurut Yosep, jangan alergi. “Mereka berkumpul, karena UU yang memerintahkan. Mereka menuntut perubahan upah minimun, juga karena UU. Setiap tahun akan terus berulang, selama pemerintah ingin terus merecoki dan dipandang eksis dimata pengusaha,” kata Yosep.

Aturan perundang-undangan, memberikan perlindungan pekerja lajang, menerima perubahan upah minimun setiap tahun. Sementara itu untuk yang sudah berkeluarga, persinya berbeda. “Status dan masa kerja, diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Pemerintah itu sederhana, optimalkan di pengawasan, sebab aturannya sudah bagus,” kata Yosep Saepul Akbar.

Lemahnya pengawasan ketenagakerjaan, telah memunculkan masalah serius pada data perusahaan serta perlindungan tenaga kerja di Kota Bandung. Lakukan pengawasan jumlah perusahaan juga tenaga kerja karena akan mengembalikan persoalan pada posisi nol.

“Semua harus kembali pada zero normatif, karena bila tidak dilakukan ada pidananya. Pemerintah bekerja berdasarkan UU, bukan atas dasar subjek hukum,” pungkas Yosep Saepul Akbar. (***ef)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of