Type to search

Sekitar Kita

Tak Bayar THR, PP Pengupahan Ancam Bekukan Perusahaan

Share
Ilustrasi.

Ilustrasi.

Jakarta | Meski menuai penolakan puluhan serikat pekerja pada tingkat federasi maupun konfederasi nasional, pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, tak lagi mungkin ditunda. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (Dirjen PHI Jamsos) Kemenaker, Haiyani Rumondang di Jakarta, Senin (26/10) kemarin.

Menurut Haiyani, PP Pengupahan ditetapkan untuk memberikan kepastian kenaikan upah setiap tahun bagi pekerja/buruh, serta kepastian terhadap besaran kenaikan upah tiap tahun. Seperti dikatakannya, kehadiran negara sangat penting untuk melindungi para pekerja terutama yang bekerja dibawah masa kerja setahun. Hadirnya negara selain menjamin adanya standar upah minimum juga untuk memberikan perlindungan mengurangi biaya-biaya pengeluaran pekerja.

PP Pengupahan juga tidak semata hanya mengatur upah minimum, dalam Pasal 7 terdapat kewajiban perusahaan untuk membayar tunjangan hari raya (THR) keagamaan setiap tahun kepada setiap pekerja yang bermasa kerja diatas tiga bulan. Kewajiban tersebut juga disertai dengan pemberian sanksi administratif jika tidak dijalankan oleh pengusaha.

Dalam Pasal 59 ayat (2) PP Pengupahan, sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha. Pemberian sanksi administratif tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan, yang berasal dari 2 (dua) hal, yaitu pengaduan atau pemeriksaan pegawai pengawas.

Praktisi Hubungan Industrial, Muhammad Hafidz berpendapat, pemberian sanksi administratif saja terhadap pelanggaran pembayaran THR, tidaklah cukup membuat efek jera kepada pengusaha. “Harusnya dalam PP Pengupahan tidak hanya mengatur sanksi pembekuan usaha, tetapi juga pengusaha tidak mendapatkan layanan publik, seperti tidak dilayaninya pengurusan ijin gangguan, sertifikat tanah dan ijin mendirikan bangunan, ijin pengelolaan serta pemantauan lingkungan, hingga tidak dilayaninya pengurusan SIUP dan TDP,” paparnya.

Didalam PP Pengupahan, sanksi administratif juga diberikan apabila pengusaha tidak membagikan uang service kepada pekerja, tidak menyusun struktur dan skala upah, tidak membayar upah tepat waktu, tidak membayar denda keterlambatan pembayaran upah, dan melakukan pemotongan upah hingga lebih dari 50 persen dari gaji yang diterima pekerja. (***Ys)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *