Type to search

Jaminan Sosial

Tak Ikut BPJS Kesehatan, Buruh Tak Bisa Urus SIM dan STNK

Share
Mini Banner yang terpasang disetiap kantor BPJS Kesehatan.

Mini Banner yang terpasang disetiap kantor BPJS Kesehatan.

Jakarta | Mulai 1 Januari 2019, Pemerintah Daerah pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, hanya akan melayani pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), jika si-pemohon SIM dan STNK melampirkan bukti kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Ketentuan tersebut, diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, yang menegaskan bahwa setiap orang yang tidak mendaftarkan diri dan keluarganya menjadi peserta BPJS diberikan sanksi administratif, diantaranya yaitu tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

Selain tidak dilayani pengurus SIM dan STNK, pelayanan publik tertentu tersebut diantaranya juga penghentian pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikasi Tanah, dan pembuatan Pasport.

Kewajiban setiap orang untuk menjadi peserta BPJS, diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). (***Ys)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *