Selasa, 12 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
577

Tak Mau Bekerja Karena Digaji Borongan, PHI Kabulkan PHK

Ilustrasi. (foto: yulianurz)
Ilustrasi. (foto: yulianurz)

Kubu Raya | Disebabkan tindakan Abdul Azis, dkk (5 orang) yang tidak lagi bersedia masuk bekerja seperti biasa sejak 4 Agustus 2014, akhirnya Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Pontianak, Selasa (9/6/2015) menyatakan putus hubungan kerjanya dengan CV Sari Pasifik. Pasalnya, PHI menganggap Abdul Azis dan rekan-rekannya telah melakukan perbuatan yang dimaksud Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Dalam gugatannya, Azis tidak bersedia dibayar upahnya dengan sistem perhitungan borongan. Sebab menurutnya, selama ini perusahaan melakukan pembayaran upah dengan perhitungan harian. Selain itu, dirinya juga masih berstatus pekerja tetap, dan bukan pekerja harian lepas. “Dengan tidak tercapainya kata sepakat mengenai perubahan pembayaran gaji secara harian menjadi pembayaran gaji secara borongan, maka kami membuat surat pengaduan kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya,” tegas Azis seperti tertulis dalam surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2015.

Oleh karenanya, Azis menolak untuk bekerja dengan sistem pembayaran upah melalui borongan. Dan menuntut perusahaan yang beralamat di Jl. Adi Sucipto, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya itu, untuk memberikan uang pesangon sebesar Rp.248 juta.

Namun, PHI Pontianak berpendapat lain. Seharusnya Azis masuk bekerja seperti biasa, dan menunggu hasil mediasi yang dilakukan oleh Dinsosnakertrans. “Fakta di persidangan ternyata Para Penggugat telah melakukan kesalahan, yaitu tidak masuk bekerja, yang seyogyanya Para Penggugat harus tetap melaksanakan kewajibannya melakukan pekerjaan sambil menunggu proses mediasi. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat PHK yang di lakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,” ujar Hakim Jahoras Siringoringo selaku Ketua Majelis Hakim.

Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim PHI Pontianak hanya mengabulkan gugatan Azis, dkk sebagian. Dalam putusannya Nomor 04/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Ptk, Hakim Jahoras hanya menetapkan uang pesangon sebesar 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU 13/2003, serta upah sebesar 3 (tiga) bulan gaji dan cuti tahunan. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of