Minggu, 15 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
710

Tak Pernah Dirundingkan, Tuntutan Upah Lembur Dianggap Prematur

Ilustrasi.
Ilustrasi.
Ilustrasi.

Bogor | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, Senin (24/8/2015) menggelar sidang pembacaan putusan dalam perkara perselisihan hubungan industrial antara Agung Sukma Rusdiana dan Hendrik melawan PT Anugrah Maju Perkasa.

Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Hakim Jonlar Purba selaku Ketua Majelis, PHI Bandung menyatakan menolak gugatan Agung dan Hendrik seluruhnya. Pasalnya, kedua pekerja tersebut mengajukan tuntutan pembayaran kekurangan upah dan lembur sebesar lebih dari Rp.112 juta, yang sebelumnya tidak pernah dirundingkan maupun dimediasikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor.

“Majelis Hakim menilai, bahwa perselisihan hak tersebut, seharusnya terlebih dahulu melalui prosedur, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004. Dengan demikian dapat dianggap prematur, oleh karenanya Majelis Hakim mengesampingkan gugatan para Penggugat, mengenai perselisihan kekurangan pembayaran upah lembur dan kekurangan pembayaran upah tersebut,” ujar Hakim Jonlar membacakan pertimbangan hukum Putusan Nomor 112/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg itu.

Sebelumnya, Agung dan Hendrik menggugat perusahaan tempat mereka bekerja ke PHI Bandung pada 27 Mei 2015. Dalam surat gugatannya, mereka meminta agar pemutusan hubungan kerja yang terjadi sejak tanggal 23 Nopember 2014, dinyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Sehingga, perusahaan diminta untuk mempekerjakan kembali mereka ditempat semula tanpa mengurangi hak-haknya.

Tak terima dengan gugatan mantan kedua pekerjanya itu, perusahaan yang beralamat di Jalan Intan II, No. 28, Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor tersebut, mengajukan 2 (dua) eksepsi. Agung dan Hendrik dianggap sudah tidak memiliki kedudukan untuk melakukan gugatan, karena sudah tidak ada lagi hubungan kerja dengan perusahaan sejak 23 Nopember 2015.

Selain itu, perusahaan juga menganggap gugatan keduanya tidak jelas dan kabur (obscuur libel). Sebab, menggabungkan perkara perselisihan hak berupa kekurangan upah dan lembur, dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja akibat berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Dalam putusannya, Hakim Jonlar menganggap kedua eksepsi perusahaan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut dikarenakan, gugatan yang diajukan oleh mantan kedua pekerja sebagai akibat dari berakhirnya PKWT yang diakui oleh perusahaan dalam jawabannya. Lebih lanjut, ia juga menganggap, bahwa dalil gugatan kedua pekerja cukup jelas tidak kabur, karena menyangkut dalil gugatan mengenai PKWT dan tuntutan hak para pekerja kepada perusahaan, tutupnya. (***Jm)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of