Rabu, 13 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
482

Tak Umum, Serikat Pekerja Sepakati Pengangkatan Karyawan Bergaransi

Ilustrasi. (foto: indonesialaborlaw.com)
Ilustrasi. (foto: indonesialaborlaw.com)

Bekasi | Adanya kesepakatan antara serikat pekerja dengan pengusaha, tentang perubahan status pekerja kontrak (hubungan kerja waktu tertentu) menjadi pekerja tetap (hubungan kerja waktu tidak tertentu), yang bergaransi selama 2 (dua) tahun menjadi dasar dan alasan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, untuk menetapkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Eky Fabriza dan Abdul Gofar tanpa uang pesangon.

Dalam kesepakatan tertanggal 12 Juli 2012 tersebut, dijelaskan kewajiban perusahaan untuk menetapkan status pekerjanya menjadi tetap dengan masa garansi selama 2 (dua) tahun tidak pernah melakukan tindakan indisipliener. Apabila pekerja tersebut melalui masa garansi dua tahun, maka yang bersangkutan baru sepenuhnya menjadi pekerja tetap.

Kondisi demikian, tidak berlaku bagi kedua pekerja PT Gunze Indonesia, yang beralamat di Ejip Plot 7 H-1, Sukaresmi, Cikarang, Kabupaten Bekasi itu. Sebab, keduanya terbukti melakukan pelanggaran disiplin, berupa tidak masuk bekerja selama lebih dari 18 (delapan belas) hari selama 11 (sebelas) bulan di tahun 2013. Padahal, keduanya telah mendapatkan pengangkatan sebagai pekerja.

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka PHK yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat Eky Febriza dan Abdul Gofar tertanggal 13 Desember 2013 adalah sah secara hukum,” ujar Hakim Pranoto selaku Ketua Majelis Hakim PHI Bandung, saat membacakan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 100/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg.

Terhadap pertimbangan tersebut, maka tuntutan yang diajukan dalam surat gugatan tanggal 11 Mei 2015 oleh keduanya untuk dipekerjakan kembali, dan membayar upah selama tidak dipekerjakan yang masing-masing sebesar Rp.48,7 juta, ditolak seluruhnya. “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya,” tutur Hakim Pranoto, Kamis (3/9/2015) yang dihadiri oleh pihak pekerja dan pengusaha. (***Jm)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of