Selasa, 12 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
5.219

Tidak Masuk Kerja Karena Menolak Mutasi, PHI: Tak Dapat Dianggap Mangkir

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Surabaya | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya, mengabulkan gugatan yang diajukan Rudi Hartono melawan PT Nusantara Surya Sakti secara verstek, Rabu (28/1/2015) lalu. Putusan yang diperiksa tanpa kehadiran pihak perusahaan selaku tergugat tersebut, menganggap pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan dengan alasan mengundurkan diri tidak sah. Sebab, PHK dengan alasan kualifikasi pengunduran diri yang dilakukan oleh perusahaan yang berkedudukan di Jl. Arjuno, No.117, Surabaya itu, tidaklah termasuk sebagai pelanggaran yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

“Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, bukan berdasarkan ketentuan Pasal 168 UU No. 13 Tahun 2003, yaitu dikualifikasikan mengundurkan diri, tetapi pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan, oleh karenanya kepada Penggugat wajib diberikan hak-haknya sesuai Pasal 161 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003,” jelas Hakim Yapi membacakan putusan.

Pertimbangan tersebut, didasarkan pada penolakan mutasi yang dilakukan oleh Rudi Hartono pada 14 Desember 2013. Rudi tak bersedia dipindah-tugaskan dari cabang Surabaya ke Malang, dan tetap bekerja di cabang Surabaya. Hingga akhirnya, Rudi menerima panggilan untuk bekerja di Malang pada 14 dan 19 Februari 2014. Karena Rudi tak kunjung bekerja di cabang Malang, akhirnya perusahaan menerbitkan surat kualifikasi mengundurkan diri pada 20 Februari 2014.

Menurut PHI Surabaya, mutasi memang merupakan hak mutlak dari perusahaan, dan dibuat dengan mempertimbangkan kondisi perusahaan serta hasil evaluasi dan penilaian prestasi kerja Rudi. Namun, penolakan terhadap pemindahan tugas (mutasi) tersebut, seharusnya diberikan sanksi Surat Peringatan ketiga sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) UU 13/2003, dengan pemberian uang pesangon sebesar satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU 13/2003.

“Menimbang, oleh karena Penggugat menolak dimutasi ke cabang Malang, adalah merupakan kesalahan yang dikategorikan menolak perintah atasan, maka sesuai ketentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan Perusahaan, seharusnya Penggugat diberikan Surat Peringatan ketiga, sehingga Penggugat mendapatkan kompensasi pesangon sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) UU No. 13/2003,” ujar Hakim Yapi. (***Ys)

4
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
3 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
asmanuladminboasmanul husna Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
asmanul husna
Guest
asmanul husna

bagai mana mendapatkan salinan putusan perkara diatas?