Rabu, 18 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
589

Tolak RPP Pengupahan, Presiden PPMI Surati Presiden Jokowi

Ahmad Fuad Anwar, Presiden PPMI.
Ahmad Fuad Anwar, Presiden PPMI saat menghadiri Sidang Organisasi Perburuhan Internasional.

Jakarta | Rencana pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan, oleh Presiden Joko Widodo, Kamis (15/10/2015) besok, menuai kecaman dari berbagai serikat pekerja. Pengesahan RPP tersebut, dijadikan salah satu diantara Paket Kebijakan Ekonomi Tahap Keempat.

Namun, dibalik alasan tersebut, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) menilai sebagai bagian dari skenario pelanggengan politik upah murah. Menurut Presiden PPMI, Ahmad Fuad Anwar dalam suratnya kepada Presiden Jokowi menyatakan, bahwa ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) RPP Pengupahan, akan menimbulkan multi tafsir yang dapat dipastikan akan membuka peluang bagi pengusaha untuk tidak membayar upah minimum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Fuad menilai, antara Pasal 43 dan Pasal 44 RPP, tidak terjadi sinkronisasi subtansi konsep kebutuhan hidup layak. “Jika penetapan upah minimum dilakukan setiap tahun berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak, sementara dilain pihak Komponen Kebutuhan Hidup Layak dan Jenis Kebutuhan Hidup dilakukan peninjauan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sekali, maka tujuan Penetapan Upah Minimum sebagai jaring pengaman tidak akan mungkin tercapai, karena kenaikan upah sudah pasti berdasarkan Komponen Kebutuhan Layak dan Jenis Kebutuhan Hidup,” tegas ia.

Tak hanya itu, penetapan sanksi administrasi bagi pelanggar RPP, tidak akan memberikan efek jera kepada pengusaha nakal yang sering melakukan pelanggaran upah, sanksi dan semakin memberikan peluang kepada pengusaha untuk melakukan pelanggaran upah, lanjut Fuad.

“Jika Presiden Jokowi tetap memaksakan kehendak untuk menerbitkan RPP Pengupahan menjadi PP Pengupahan, maka DPP PPMI akan mengerahkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk melakukan aksi nasional mendesak menolak PP Pengupahan yang tidak berpihak kepada kepentingan pekerja/buruh,” tutupnya. (***Jm)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of