Senin, 22 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
874

Ajukan Perlawanan Eksekusi, PHI Nyatakan Tidak Dapat Diterima

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Surabaya | Gugatan perlawanan terhadap permohonan eksekusi atas pelaksanaan putusan Peninjauan Kembali (PK), yang diajukan oleh PT Laimbock Prima Indonesia dan PT Indogloves Java, dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (4/5/2015) lalu.

Dalam putusannya, PHI menganggap tuntutan kedua perusahaan melawan Yuli Watiningtyas, dkk (5 orang), bukanlah kewenangan PHI. Sebab, dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, PHI hanya bertugas serta berwenang mengadili perselisihan hak, pemutusan hubungan kerja, kepentingan dan antar serikat pekerja/serikat buruh.

Sedangkan kedua perusahaan dalam gugatan perlawanan tertanggal 21 Januari 2015, yang diregister dengan perkara Nomor 1/PLW/2015/PHI.Sby, meminta PHI untuk menyatakan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Yuli, cacat hukum atau setidaknya ditolak karena salah alamat. Sebab, relaas Aanmaning yang diterbitkan oleh PHI No. 22/Eks/2014/PHI.Sby jo. No. 866K/Pdt.Sus/2008 tanggal 24 Nopember 2014, ditujukan ke Rungkut Industri III, No. 58, Surabaya yang merupakan kedudukan PT Indogloves Java, dan bukan PT Laimbock Prima Indonesia.

Atas dasar itu, Aanmaning yang diterbitkan PHI untuk menjalankan Putusan PK No. 61PK/Pdt.Sus/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 jo. Putusan Kasasi No. 866K/Pdt.Sus/2008 tertanggal 30 September 2009 jo. jo Putusan PHI. Sby No. : 73/G/2008/PHI.Sby tanggal 5 September 2008, tidaklah menjamin kepastian hukum. Karena harus menunjuk dengan tegas sebagai subyek hukum serta alamat, yang merupakan tempat kedudukan hukum untuk melakukan perbuatan hukum terhadap perusahaan.

Menurut Yuli dan kawan-kawan, upaya yang dilakukan perusahaan adalah untuk menghindari kewajibannya menjalankan putusan PHI Surabaya yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan terbitnya putusan kasasi dan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung. Yuli juga menyatakan dirinya tidak salah alamat dalam menentukan alamat yang tertulis dalam Aanmaning. Sebab, PT Laimbock Prima Indonesia beraktifitas dan mempekerjakan dirinya bersama yang lain, di Jl. Rungkut Industri III, No. 58, Surabaya.

“Menimbang, bahwa PHI Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 1/PLW/2015/PHI.Sby, dengan pokok permasalahan tentang Pelaksanaan Putusan MahkamahAgung, yang telah diberikan Aanmaning (tegoran) dengan relaas No. 22/Eks/2014/PHI.Sby, sehingga gugatan Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima,” ujar Hakim Isjuaedi, selaku Ketua Majelis Hakim PHI Surabaya. (***Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of