Rabu, 17 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
495

Akhir Bulan Ini, MK Putus Pengujian Aturan PHK

Abda Khair Mufti (berkacamata) saat menjalani sidang pemeriksaan di MK.
Abda Khair Mufti (berkacamata) saat menjalani sidang pemeriksaan di MK.
Abda Khair Mufti (berkacamata) saat menjalani sidang pemeriksaan di MK.

Jakarta | Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (30/11) mendatang, Pukul 14:00 Wib, akan membacakan putusan atas perkara Nomor 20/PUU-XIII/2015, tentang pengujian pengaturan penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), yang selama ini diperiksa secara contentious oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Permohonan yang diajukan oleh Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS), yang dipimpin oleh Abda Khair Mufti, dkk (9 orang) tersebut, didasari pada banyaknya gugatan PHK yang justru diajukan oleh buruh, meskipun yang menginginkan PHK adalah pengusaha.

Dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial harus diajukan melalui gugat menggugat. Padahal dalam Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, penyelesaian PHK yang merupakan bagian dari perselisihan hubungan industrial, haruslah diperiksa dengan cara mengajukan permohonan PHK yang dimohonkan oleh pengusaha.

Pengaturan PHK dalam UU PPHI yang diselesaikan melalui cara gugat menggugat di Pengadilan, dianggap sebagai penyebab hilangnya hak-hak pekerja, yaitu diantaranya upah dan pesangon. Sebab menurut Abda, ketika buruh di-PHK sepihak oleh pengusaha dan pengusaha tersebut tidak mengajukan gugatan ke PHI, maka buruh yang di-PHK dan menjadi korban harus mengajukan gugatan.

Pengaturan tersebut, membuat buruh banyak terjebak. Karena dalam hukum acara perdata, siapa yang mendalilkan (menggugat) maka dia harus membuktikan terlebih dahulu. “Dan jika buruh yang oleh keadaan terpaksa menggugat pengusahanya karena dipecat sepihak, maka dia harus membuktikan adanya hubungan kerja,” ujar Abda.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pada prakteknya tidak mudah bagi seorang pekerja mendapatkan perjanjian kerja, slip gaji, dan bukti-bukti lainnya yang justru dikuasai oleh pengusaha. “Nggak mudah bagi pekerja untuk dapat membuktikan, apalagi tidak ada sanksi yang bisa memaksa pengusaha untuk meminta ijin dari pengadilan sebelum memecat pekerjanya. Dan jika pekerja tidak mampu memberikan bukti-bukti, maka gugatannya pasti ditolak bahkan tidak diterima, dan ia akan kehilangan uang pesangon sekaligus pekerjaan”.

Dalam persidangan sebelumnya, Abda menghadirkan ahli, yaitu Timboel Siregar yang juga Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI). Menurut Timboel, norma ijin PHK dari pengadilan dalam UU Ketenagakerjaan menjadi hilang, dengan keberadaan Pasal 81 UU PPHI. Dan berdasarkan hasil penelitian dari Prof. Terry Karowey (2012), dari 4 (empat) Pengadilan, yaitu Bandung, Jakarta, Medan, dan Surabaya, mayoritas buruh yang mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial, sementara hanya sedikit pengusaha yang mengajukan gugatan, hanya sekitar 15%, dan selebihnya yang mengajukan gugatan adalah buruh.

Oleh karenanya Abda meminta kepada MK, agar Pasal 81 UU PPHI, yang menyatakan, “Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja”, dimaknai menjadi : “Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja, kecuali perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja diajukan melalui permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja”.

Abda berharap, setiap pengusaha yang hendak mem-PHK buruhnya, maka harus mengajukan permohonan ijin dulu ke Pengadilan. “Tidak asal pecat, terus membiarkan buruhnya menggugat,” tutup Abda. (***Ys)

Video Persidangan :

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of