Type to search

Jaminan Sosial

Akibat Banyaknya Kasus PHK, Klaim JHT di BPJS Mengalami Peningkatan

Share
ilustrasi

ilustrasi

Pangkalpinang | Kantor Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan klaim Jaminan Hari Tua (JHT). Peningkatan tersebut disebabkan karena tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan juga klaim pengunduran diri.

Sesuai keterangan dari Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang, Hery Subroto, Rabu (18/11/2015), ia menyebutkan bahwa pembayaran klaim JHT akibat PHK dan pengunduran diri jauh lebih besar dibandingkan klaim karena akibat lainnya.

“Selama periode Januari-Oktober 2015 pembayaran klaim JHT tercatat untuk sebanyak 6.417 peserta dengan total pembayaran sebesar Rp 42,313 miliar lebih”, ungkapnya.

Ia mengatakan, khusus klaim akibat PHK sebanyak 1.148 kasus dengan nominal pembayaran Rp 4,350 miliar dan untuk klaim PHK non-aktif kepesertaan lima tahun sebanyak 2.323 kasus dengan pembayaran klaim sebesar Rp 17,163 miliar,” katanya.

Sementara pembayaran klaim JHT akibat pengunduran diri tercatat sebanyak 1.585 kasus dengan pembayaran klaim sebesar Rp 7,335 miliar lebih. Untuk klaim lainnya seperti pengambilan JHT pada usia 55 tahun sebanyak 432 kasus dengan total pembayaran sebesar Rp 9.447 miliar, sedangkan meninggal dua kasus dengan total pembayaran klaim sebesar Rp 97,329 juta.

“Ada juga karena perubahan status menjadi PNS atau anggota berjumlah 120 kasus dengan total pembayaran klaim Rp 633,901 juta. Untuk kepesertaan aktif lebih dari 10 tahun, klaim 10 persen sebanyak 679 kasus dengan total pembayaran Rp 1,915 miliar dan meninggal dunia pada saat kepesertaan aktif 128 kasus dengan pembayaran klaim Rp 1,372 miliar,” pungkasnya.

Secara regulasi, dalam PP Nomor 46/2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, peserta yang terkena PHK dan mengundurkan diri diberikan kemudahan mengajukan klaim JHT. Mereka tidak perlu menunggu waktu kepesertaan minimal 10 tahun. Peserta juga dapat mencairkan seluruh saldonya dengan waktu tunggu sebulan tanpa harus menunggu usia pensiun 56 tahun.

Namun dalam hal ini, peserta yang mengundurkan diri karena beralih profesi menjadi PNS atau TNI/Polri tentu akan mengalami kerugian. Ini karena mereka otomatis kehilangan saldo JHT-nya yang tidak bisa lagi diklaim. (**ef)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *