Type to search

Berita

Akibat Tutupnya Perusahaan, 68 Pekerja Ajukan Gugatan Perselisihan PHK

Share
ilustrasi

ilustrasi

Bandung | Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh PT Tadmansori Karpet Indah, yang beralamat di Jl. Madrasah, Pangkalan V, Ciketing Udik, RT/RW. 004/002, Kelurahan Ciketing Udik, Kec. Bantargebang, Kota Bekasi, membuat 68 pekerja protes dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Pemutusan Hubungan Kerja tersebut diakibatkan karena tutupnya perusahaan yang berakibat pada terhentinya pembayaran gaji sebagai pendapatan para karyawan dan keluarganya, serta kekhawatiran akan adanya pemindahan kepemilikan harta benda milik perusahaan. Atas dasar itulah Walidi dan 67 karyawan lainnya mengajukan gugatan a quo ke PHI pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, Rabu (25/11/2015).

Dalam dalil gugatannya, Walidi dkk (penggugat) menyatakan, telah menerima kerugian akibat ditutupnya perusahaan tersebut. Pasalnya, perusahaan tidak mengindahkan anjuran pegawai mediator yang diterbitkan melalui Surat Nomor: 567/1794/Disnaker.4, yang diantaranya menganjurkan agar PT. Tadmansori Karpet Indah (Tergugat) agar membayar hak-hak pekerja, sebagaimana tertuang dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut pegawai mediator dalam risalah penyelesaian mediasi, perusahaan diangap atau diasumsikan menolak isi anjuran.

Sementara dari pihak perusahaan menyatakan bahwa tutupnya kegitan usaha dikarenakan tengah mengalami kerugian sejak tahun 2012, kemudian mengambil langkah penghentian kegiatan usaha (produksi) sejak tanggal 23 juni 2015, dan bermaksud mengakhiri hubungan kerja dengan para pekerjanya.

Berdasarkan Surat Nomor: 083/HRD-TKI/VI/2015 perihal Pernyataan Pabrik Ditutup, yang dikeluarkan oleh PT. Tadmansori Karpet Indah pada tanggal 23 Juni 2015, perusahaan menawarkan uang pisah sebesar Rp.30.000.000,- per orang, namun hal ini ditolak oleh para pengugat.

Menurut para penggugat, bahwa tutupnya perusahaan bukanlah sebagai akibat hukum yang timbul dari pernyataan pailit yang diputuskan oleh Pengadilan Niaga, sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Selain itu, Walidi dkk dalam gugatannya mendalilkan, bahwa tutupnya perusahaan tidak dibuktikan dengan adanya laporan keuangan yang telah di-audit oleh akuntan publik. Maka, PHK yang dilakukan haruslah terlebih dahulu mendapatkan putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU 13/2003, tergugat wajib memberikan uang pesangon kepada penggugat sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (3) serta ayat (4a dan 4c) UU 13/2003. (**ef)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *