Rabu, 17 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
632

Alasan Kasasi PT Mulia Sentosa Abadi Tidak Dibenarkan Mahkamah Agung

Ilustrasi.
ilustrasi
ilustrasi

Jakarta | Setelah gugatan PHK terhadap Suhadak sebagai pekerjanya dinyatakan ditolak oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya, alasan kasasi PT Mulia Sentosa Abadi tidak dibenarkan oleh Mahkamah Agung.

PT Mulia Sentosa Abadi (penggugat) yang beralamat di Jl. Margumulyo III / 20 C Surabaya, yang bergerak di bidang distributor dan pergudangan kaca ini, sebelumnya menggugat kepada PHI Surabaya untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Suhadak (tergugat) yang bekerja sebagai seorang Driver di perusahaan tersebut. Suhadak dianggap telah melanggar peraturan perusahaan pasal 13 butir (5). Namun berdasarkan putusan Nomor: 65/G/2014/PHI.Sby tuntutan tersebut ditolak oleh hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya.

Dalam putusan tersebut, Penggugat mengajukan tuntutan untuk menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus karena mengundurkan diri dengan kompensasi pembayaran hak-hak kepada Tergugat sebesar 15% dari 1 x PMTK tanpa uang penggantian hak 15% yang jumlah keseluruhannya adalah Rp.3.393.000,00.

Sedangkan di sisi lain, Suhadak (tergugat) mendalilkan bahwa sesuai pasal 167 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Penggugat harus membayar tunai kepada Tergugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak sejumlah Rp 56.028.000 dan upah proses selama tidak dipekerjakan mulai bulan Juli 2013 sampai bulan Juni 2014 sejumlah Rp 17.400.000,00.

Merasa tidak puas dengan putusan tersebut, kemudian PT Mulia Sentosa Abadi mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung pada tanggal 14 Oktober 2014.

Dalam kasasinya, PT Mulia Sentosa Abadi (Pemohon Kasasi) mempertimbangkan majelis hakim yang dirasa kurang cermat dan kurang teliti terhadap pertimbangan hukum Putusan Nomor 65/G/2014/PHI.Sby.

Dalam pertimbangan hakim putusan tersebut, penggugat mengkategorikan bahwa tergugat (Suhadak) telah melakukan tindakan pelanggaran berat dan dianggap mengundurkan diri. Namun, hal tersebut tidak ditindaklanjuti kembali oleh majelis hakim, seharusnya majelis hakim menindaklanjuti dan menekankan hal tersebut bahwa senyatanya tergugat dianggap telah mengundurkan diri dikarenakan melakukan pelanggaran berat.

Mahkamah agung berpendapat, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Oktober 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 12 November 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan ‘Penggugat tidak mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 17 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 bukan perselisihan hubungan industrial, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang mengadilinya. Sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah hubungan kerja antara CV Mulya Sentosa Abadi dengan Tergugat’.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. Mulia Sentosa Abadi tersebut harus ditolak, ujar Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H, saat membacakan Putusan kasasi Nomor 227 K/Pdt.Sus-PHI/2015, Kamis (4/6/2015). (**ef)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of