Senin, 22 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
434

Aliansi Buruh Jabar Kembali Melakukan Perlawanan di Gedung Sate Bandung

Bandung Wetan-20151111-00510
Aliansi Buruh Jawa Barat sedang melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung, Rabu, (11/11/2015)

Bandung | Aliansi Buruh Jawa Barat yang terdiri dari 13 serikat pekerja dan serikat buruh kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung mendesak penolakan PP 78/2015 dan pembatalan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Barat. Menurut pantauan buruh-online.com, aksi unjuk rasa tersebut mendatangkan sekitar 10.000 buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat diantaranya Karawang, Purwakarta, Sumedang, Subang, Kabupaten Bandung, dan se-Bandung Raya.

Jika Jokowi tetap memaksakan kehendaknya, tidak mencabut PP 78/2015, maka kami bukan hanya akan menghentikan sektor produksi, tapi sektor perbankkan pun akan kami buktikan, “kata salah satu orator aksi, Rabu (11/11/2015), di depan Gedung Sate bandung.

Demikian pula Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI ) Jawa Barat, Roy Jinto, mengatakan bahwa “PP 78/2015 hanya akan semakin memperburuk ekonomi para pekerja. Intinya besaran upah minimum menurut dia tidak akan ada kenaikan, yang ada hanya kenaikan secara nilai, bukan secara rill, “ungkapnya.

Dengan berlakunya PP tersebut, maka upah tahun mendatang menggunakan acuan upah minimum kota dan kabupaten ditambah perhitungan 11,5 persen yang berasal dari hitungan inflasi dan angka pertumbuhan ekonomi. “Kalau hanya berdasarkan hitungan itu, maka kesenjangan antara wilayah yang tertinggi dan terendah akan menjadi semakin besar, “ujar Jinto.

Buruh adalah pahlawan. Untuk itu pemerintah harus mendengarkan aspirasi rakyatnya. Jinto mengatakan, UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) pada tanggal 21 November 2015 dapat dipastikan gubernur seluruh Indonesia akan serentak menetapkannya. Untuk itu kami sepakat, apabila PP 78/2015 tidak dicabut, maka kami bersama LBH Bandung dan KSPI akan melakukan judicial review ke Mahkamah Agung. Selain melakukan perjuangan secara fisik, kami pun akan melakukan perjuangan secara yuridis, “tegasnya.

Inilah tuntutan Aliansi Buruh Jawa Barat saat aksinya di depan Gedung Sate Bandung, Rabu, (11/11/2015):

  1. Gubernur Jawa Barat tidak memberlakukan PP 78/2015 dalam menetapkan upah di Jawa Barat.
  2. Meminta agar Gubernur Jawa Barat mencabut UMP 2016 yang telah ditetapkan sebesar 1,3 juta.
  3. Gubernur tidak menerima usulan UMK apabila acuannya PP 78/2015.
  4. Mengembalikan perhitungan UMP (Upah Minimum Provinsi) pada Kebutuhan Hidup Layak sesuai dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
  5. Gubernur harus menyampaikan surat pernyataan penolakan PP 78/2015 kepada Presiden .

Jika tuntutan tersebut tidak kunjung dipenuhi, maka semua elemen buruh/pekerja yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jawa Barat mengancam akan terus melakukan perlawanan.

Secara terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat, Dedi Wijaya mengaku, pihaknya juga keberatan dengan penerbitan PP tersebut. “Tapi sudah terbit, maka kewajiban kami untuk mematuhinya. Kami terima dengan tidak ikhlas, “kata Dedi.

“Daya saing menjadi sangat kentara. Pengusaha yang berkewajiban membayar lebih tinggi akan kehilangan daya saingnya. Kalau sudah ada pemutusan hubungan kerja yang akan susah banyak pihak nantinya,” ujar Dedi.

Sementara sampai saat ini, dari pihak Gubernur Ahmad Heriyawan belum ada tanggapan yang jelas soal tuntutan aliansi buruh tersebut. (**ef)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Barkah Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Barkah
Guest
Barkah

Dear RR, Saya kutip dari postingan ini sbb: Dengan berlakunya PP tersebut, maka upah tahun mendatang menggunakan acuan upah minimum kota dan kabupaten ditambah perhitungan 11,5 persen yang berasal dari hitungan inflasi dan angka pertumbuhan ekonomi. “Kalau hanya berdasarkan hitungan itu, maka KESENJANGAN antara wilayah yang tertinggi dan terendah akan menjadi SEMAKIN BESAR, “ujar Jinto. Menurut pendapat saya, karena prosentase kenaikan UPAH SUNDULAN sering kali LEBIH KECIL dibanding dengan persentase kenaikan Upah Minimum, maka kenaikan riil bagi wilayah tertinggi RELATIF LEBIH KECIL, sehingga KESENJANGAN antara wilayah yang tertinggi dan terendah akan menjadi SEMAKIN KECIL (baca: BUKAN semakin besar). Terbuka untuk… Read more »