Type to search

Sekitar Kita

Batasi Demonstrasi Buruh, Pergub 228 Tak Masuk Akal

Share
ilustrasi

ilustrasi

Jakarta | Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengundang kemarahan organisasi massa. Salah satunya adalah Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN).

Sekretaris Nasional Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Sultoni menegaskan, buruh akan terus berdemo di depan Istana Merdeka sampai Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan Nomor 78 tahun 2015 dicabut.

Sultoni menambahkan, pihaknya tidak peduli, jika aksi tersebut harus berbenturan dengan peraturan gubernur (pergub) DKI Jakarta Nomor 228 tahun 2015 tentang pembatasan demonstrasi.

“Kami enggak peduli sama pergub itu. Unjuk rasa akan tetap kami lakukan secara nasional, bergerak terus dari 25 kota. Di banyak provinsi, banyak elemen mengatakan akan terus berdemo sampai PP Pengupahan dicabut,” ujar Sultoni, usai menghadiri rapat konsolidasi tertutup di LBH Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Sultoni, pembatasan melakukan demo, seperti yang tertuang dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 228 Tahun 2015, dinilai Sultoni amat merugikan hak-hak demokrasi kaum buruh dan elemen masyarakat lainnya.

“Dalam konteks merespon pergub ini, kami juga akan ikut aksi melawan (Pergub 228), mungkin akan ke Balaikota dan Medan Merdeka,” tandasnya.

Selain itu, Pimpinan Kolektif Komite Persiapan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, Michel, di LBH Jakarta, Senin (2/11/2015) menyatakan bahwa Pergub 228 kemungkinan akan kami Judicial Review, karena dinilai Pergub tersebut telah melanggar Undang-Undang yang menjamin atas kebebasan berpendapat.

“Menurutya, sikap Ahok arogan terhadap aksi rakyat yang sedang memperjuangkan haknya. Ahok terlalu arogan dan terlalu khawatir yang berlebihan. Padahal, sepanjang aksi yang digelar oleh buruh, dirinya membantah pernah melakukan aksi represif. Karena dalam sejarahnya, kaum buruh tidak pernah saat aksi merusak fasilitas umum, baik taman ataupun pot bunga yang ada di jalan,” tegasnya.

Pergub yang kata Ahok merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum itu dinilai mengancam demokrasi.

Pergub tersebut yang baru saja disahkan itu mengancam aksi kaum buruh/pekerja pada beberapa poin. Pertama, seperti yang termaktub dalam Pasal 4, pendemo dibatasi lokasinya hanya boleh di areal Parkir Timur Senayan, Alun-Alun Demokrasi DPR/MPR dan silang selatan Monas.

Kedua, pada Pasal 6 yang mengatur tingkat kebisingan suara demo maksimal 60 desibel, dinilai paling tidak masuk akal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Biro Kampanye dan Jaringan KontraS, Ninies, dalam rapat tertutup konsolidasi massa menolak Pergub 228/2015 di LBH Jakarta, Rabu (4/11/2015), di mana desibel tersebut setara dengan suara orang mengobrol biasa. “Suara kemacetan di Jakarta saja sudah di atas 70 dB, kalau kami mau didengarkan tentu kami harus melampaui kebisingan itu, “tegasnya. (**ef)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *