Rabu, 17 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
717

Bos Maspion Jadikan Kenaikan UMK Sebagai Alasan PHK

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Surabaya | Bos Maspion Group, Alim Markus merencanakan program pensiun dini dalam rangka efisiensi kepada sebanyak 1.800 buruhnya pada tahun 2016 mendatang. Alasannya adalah karena besaran kenaikan upah di Kota Surabaya yang semula di tahun 2015 sebesar Rp.2,7 juta perbulan, akan menjadi Rp.3,045 juta perbulan pada tahun depan.

Menurutnya, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2015 tentang Penetapan Besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2016, sangat pahit dan harus ditelan, tutur pengusaha yang juga sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Timur, saat memberikan keterangan pers di Surabaya, Selasa (24/11) kemarin.

Kondisi tersebut, ia nilai sangat memberatkan, karena kenaikan upah dari tahun 2015 ke tahun 2016 sebesar lebih dari 12,5%. Angka prosentase kenaikan itu, lebih tinggi dari besaran kenaikan yang apabila dihitung dengan menggunakan rumus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, hanya 11,5%.

Sepertinya tidak mudah bagi Alim Markus untuk melakukan efisiensi tenaga kerja, sebab jika penawaran tersebut ditolak oleh buruhnya dan ia tetap ingin melakukan efisiensi dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Maka berdasarkan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ia harus terlebih dahulu mengajukan permohonan PHK ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), disertai dengan bukti kerugian yang dideritanya. Jika pihak pengadilan tidak menginjinkannya karena tidak terbukti rugi, maka Markus harus tetap mempekerjakan buruhnya. (***Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of