Selasa, 16 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
348

Buruh Aceh Menerima Petisi Yang Dijanjikan Akan Dikirim Ke Pusat

Aliansi Buruh Aceh berunjuk rasa ke DPRA, Banda Aceh, Jumat (27/11) untuk menyuarakan penolakan terhadap PP No 78/2015 tentang Pengupahan. (foto: analisadaily.com)
Aliansi Buruh Aceh berunjuk rasa ke DPRA, Banda Aceh, Jumat (27/11) untuk menyuarakan penolakan terhadap PP No 78/2015 tentang Pengupahan. (foto: analisadaily.com)
Aliansi Buruh Aceh berunjuk rasa ke DPRA, Banda Aceh, Jumat (27/11) untuk menyuarakan penolakan terhadap PP No 78/2015 tentang Pengupahan.
(foto: analisadaily.com)

Banda Aceh | Unjuk rasa buruh Aceh disambut baik anggota Komisi I DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh), Bardan Sahidi, yang kemudian menerima petisi yang dijanjikan akan dikirimkan ke pemerintah pusat.

Aliansi Buruh Aceh meminta Presiden Joko Widodo mencabut Peraturan Pemerintah (PP) No 78/2015 tentang Pengupahan karena dinilai mencederai amanat konstitusi dan memiskinkan kaum pekerja/buruh secara struktural. Pernyataan itu disampaikan buruh Aceh dari berbagai serikat pekerja, organisasi serta perusahaan di Aceh, saat menggelar unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Banda Aceh, Jumat (27/11/2015).

Koordinator aksi, Habibie Inseun, dalam orasinya mengatakan, pada masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dengan dikeluarkan PP No 78/2015 tentang Pengupahan yang dinilai menuai banyak penolakan dan mencederai amanat konstitusi dan memiskinkan kaum buruh secara struktural.

Ia pun mengatakan, upah minimum harus diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak yang komponennya jelas. “Aksi ini kami lakukan sebagai bentuk memperjuangkan kesejahteraan kaum buruh karena sejak Indonesia merdeka, pemerintah belum mampu memberikan yang terbaik bagi buruh”, ujarnya.

Dalam PP tersebut, katanya, penetapan upah minimum hanya memperhatikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang setiap tahun rata-rata 10 persen.

Bukan hanya itu, kebijakan Pemerintah Jokowi-Jk juga merampas hak serikat pekerja untuk terlibat dalam menentukan kenaikan upah minimum. “Padahal keterlibatan serikat pekerja dalam menentukan kenaikan upah merupakan hal prinsipil sesuai Konvensi ILO No 87, tentang kebebasan berserikat dan Konvensi ILO tentang Hak Berunding,” jelasnya.

Dalam aksinya, buruh juga menuntut Gubernur Aceh merevisi Pergub No 60/2015 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) dan menetapkan kenaikan UMP Aceh 2016 sebesar 25 persen menjadi senilai Rp2.375.000/bulan.

Pemerintah Aceh dan pemkab/pemko juga diminta menerapkan upah sektoral di Aceh serta Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan nilai kenaikan 10 persen di atas UMP.

Kemudian, Pemerintah Aceh diminta meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan bagi pekerja dan menegakkan UU Ketenagakerjaan serta Qanun No 7/2014 tentang Ketenagakerjaan.

Sementara itu, Bardan Sahidi menyatakan menerima semua aspirasi yang disampaikan buruh di Aceh karena dalam layak hidup, layak kerja dan layak upah bagi buruh, pemerintah harus hadir.

Menyangkut PP No 78/2015, menurutnya, memang tidak bisa diterima akal sehat karena kenaikannya berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Sedangkan terkait UMP Aceh, DPRA telah menetapkan Qanun No 7/2014 tentang Keternagakerjaan. “Untuk implementasi kerja, qanun ini harus diikuti dengan pergub agar semua SKPA bisa melaksanakannya,” ungkapnya.

Menurutnya, setelah setahun qanun tersebut disahkan, belum juga diterapkan karena belum diikuti oleh pergub. Pihaknya akan meminta Gubernur Aceh segera mengimplementasikan qanun ini melalui pergub. “Untuk itu, tuntutan Aliansi Buruh Aceh ini akan kami sampaikan kepada Gubernur Aceh dan selanjutnya akan diteruskan ke pemerintahan Jokowi-JK. Kita harapkan kebijakan itu dapat direvisi,” ujarnya. (**ef)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of