Selasa, 17 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
762

Dianggap Tenaga Freelance, PHI Hukum Perusahaan Bayar Pesangon

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Sambas | Meski telah bekerja selama lebih dari 4 (empat) tahun dan diberikan honorarium sebesar Rp.2 juta perbulan, PT Setia Mulia Utama tetap menganggap Flavia Flora sebagai tenaga kerja lepas (freelance), yang tidak pernah tercatat dalam administrasi kepegawaian perusahaan, demikian jawaban gugatan perusahaan terhadap tuntutan Flora di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Pontianak.

Selain itu, perusahaan menganggap Flora telah melakukan kesalahan berat, yaitu dengan menerima pembayaran tanpa hak dari konsumen. Sehingga perusahaan tidak lagi bersedia mempekerjakan Flora terhitung sejak 10 Desember 2014, dengan cara melarang Flora untuk masuk ke lingkungan perusahaan melalui pengumuman yang dilekatkan di area pos keamanan.

Tak terima dengan perlakuan perusahaan yang berada di Jl. Raya Sebedang, Rt.010, Rw.05, Sebawi, Kab. Sambas itu, Flora dalam surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2015, yang diregisterasi di Kepaniteraan PHI Potianak, Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Ptk, mengajukan tuntutan pembayaran uang pesangon sebesar Rp.43 juta, penggantian transport selama 5 (lima) tahun sebesar Rp.240 juta, dan fee marketing sebesar Rp.718,7 juta.

Dianggap tak sesuai dengan hukum acara, perusahaan menganggap gugatan Flora telah mencampur-adukkan perselisihan hubungan industrial, yaitu tuntutan pembayaran uang pesangon, dengan perdata umum yaitu petitum fee marketing. Karenanya, perusahaan meminta kepada Majelis Hakim PHI Pontianak, untuk menyatakan gugatan Flora kabur serta tidak jelas, dan tidak memenuhi syarat formil gugatan, yang harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Jahoras Siringoringo, menolak dalil tangkisan perusahaan. Sebab, hal yang dipersoalkan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai materi dalam pokok perkara, yang harus diperiksa dan dibuktikan kebenarannya. “Menimbang bahwa, berdasarkan penelitian Majelis Hakim surat gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu gugatan, sehingga patut diperiksa,” ujar ia, Senin (14/09/2015).

Mengenai status Flora yang dianggap hanya sebagai freelance, juga telah dapat disangkal dengan keberadaan bukti adanya slip pembayaran gaji, dan surat keterangan dari Direktur perusahaan yang menyatakan Flora adalah pekerja di Manager Umum PT Setia Mulia Utama. Oleh karenanya, Majelis Hakim PHI Pontianak menolak bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat. “Sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 26 Desember 1979 No. 144/1970/Perd/PTB, yang telah diterima sebagai Yurisprudensi tetap, yang menyatakan bahwa : Apabila Penggugat sudah dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka surat-surat bukti Tergugat dianggap tidak mempunyai nilai lagi,” tutur Hakim Jahoras.

Atas alasan tersebut, akhirnya Majelis Hakim menghukum perusahaan untuk membayar uang pesangon kepada Flora yang besarnya adalah Rp.27,6 juta. Sedangkan mengenai tuntutan pembayaran fee marketing, menurut Majelis Hakim haruslah ditolak, karena bukanlah kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of