Rabu, 17 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
553

DPR: Cabut Permenaker TKA Karena Hadirkan Liberalisasi Pasar

ilustrasi
ilustrasi
ilustrasi

Jakarta | Pemerintah telah secara resmi menerbitkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Kabijakan ini sudah berlaku sejak 23 Oktober 2015 lalu. Namun dalam kebijakan ini pemerintah terkesan memberikan kelonggaran dalam aturan Tenaga Kerja Asing (TKA). Dengan longgarnya aturan tenaga kerja asing ini, banyak perusahaan bisa memilih menggunakan tenaga kerja asing dibanding tenaga kerja lokal. Hal ini sesuai dengan penilaian DPR bahwa Permenaker ini tidak memihak pekerja domestik.

Demikian dikatakan Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PPP Okky Asokawati, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/11). “Saya menilai, Permenaker ini tidak pro pekerja domestik, saya meminta Menaker mencabut peraturan ini,” kata Okky.

Ia menyatakan, isi dari Permenaker tentang Tata Cara Penggunaan TKA justru melonggarkan penggunaan TKA di Indonesia. Dampaknya Indonesia bakal dibanjiri TKA yang akan bersaing dengan pekerja domestik.

Di sisi lain, jumlah pekerja domestik sangat banyak. “Saya mendesak Menaker untuk membatalkan ketentuan ini demi perlindungan bagi pekerja lokal,” tegasnya.

Ia mencatat beberapa poin penting dalam Permenaker tersebut. Diantaranya, dengan dihapusnya ketentuan 10 pekerja lokal jika menggunakan 1 pekerja asing, akan menunjukan pemerintah berpihak terhadap pengusaha, dibanding dengan nasib pekerja lokal, kata dia.

Selain itu, pengalihan pengetahuan dan wawasan teknologi dipastikan tak akan tercapai. Idealnya, penggunaan TKA berfungsi untuk terwujudnya pengalihan keilmuan teknologi terhadap pekerja lokal. Pasalnya, masukan agar persyaratan wajib dapat berbahasa Indonesia bagi TKA, tak digubris pemerintah. Padahal, kendala bahasa menjadi kendala dalam alih teknologi.

Hal ini berbanding kontras dengan pernyataan Menteri Hanif Dhakiri. Ia menyatakan bahwa, “kemudahan penggunaan TKA ini untuk memudahkan alih teknologi perusahaan menjadi “lucu”,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IX lainnya dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka menuturkan, Permenaker 35/2015 merupakan hasil revisi dari Permenaker No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan TKA. Ia berpandangan, hilangnya Pasal 3 ayat (1) tentang perbandingan TKA dengan pekerja domestik, maka tidak ada lagi kewajiban perusahaan memprioritaskan kuota kesempatan pekerja dalam negri.

Pasal 3 ayat (1) Permenaker 16/2015 menyatakan, “Jika pemberi kerja mempekerjakan 1 (satu) orang Tenaga Kerja Asing, maka wajib menyerap Tenaga Kerja Indonesia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pada perusahaan pemberi kerja yang sama”.

Ia berpendapat, Permenaker 35/2015 semakin memperburuk perlindungan terhadap tenaga kerja dalam negeri. Apalagi, memperlonggar aturan masuknya TKA, menunjukan bahwa pemerintah menghadirkan liberalisasi pasar. Pada Desember 2015 mendatang Indonesia akan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Setidaknya, pada tahun 2016 mendatang Indonesia akan dibanjiri tenaga kerja asing dengan aturan yang justru memperberat tenaga kerja dalam negeri. “Dimana janji membuka lapangan kerja bagi rakyat sendiri? Lapangan kerja untuk pekerja dalam negeri akan semakin berkurang. Sementara itu, serbuan tenaga kerja asing jelang MEA akan menguasai lapangan kerja Indonesia,” ujarnya.

Ia mendesak, pemerintah dalam hal ini Kemenaker untuk segera mencabut Permenaker tersebut. Seharusnya, regulasi yang dibuat pemerintah menghadirkan peran negara dengan mengedepankan dan memperhatikan lapangan kerja bagi warga negaranya, bukan sebaliknya.

“Saya mendesak Permenaker Nomor 35 Tahun 2015 dicabut. Era pasar bebas bukan berarti zero proteksi bagi rakyat sendiri. Lapangan kerja dalam negeri, termasuk yang mengunakan PMA (Penanaman Modal Asing), pertama kali harus mampu ciptakan lapangan kerja bagi rakyat kita sendiri,” tegasnya. (**ef)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of