Minggu, 21 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
522

Gugatan Kerja Kembali Ditolak, Tanpa Amar Putusan Pesangon

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Jember | Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya, menolak seluruhnya gugatan yang diajukan oleh Robert Immanuel Marpaung, Senin (6/7/2015) lalu. PHI beralasan, bahwa tuntutan agar hubungan kerjanya dengan PT BPR Cinde Wilis Jember dinyatakan tidak terputus, tidak didukung oleh alat-alat bukti yang mendukung dalil gugatannya.

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya,” ujar HakimIsjuaedi selaku Ketua Majelis Hakim saat membacakan pertimbangan hukum perkara Nomor 25/G/2015/PHI.Sby.

Menurut Hakim Isjuaedi, berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh perusahaan, terdapat fakta bahwa Immanuel melakukan pelanggaran yang mengakibatkan sanksi pemutusan hubungan kerja (PHK), yaitu menerima komisi dari pihak debitur. Tindakan tersebut, dianggap telah melanggar prinsip-prinsip perbankan antara lain, yaitu prinsip kepercayaan (fiduciary relation principle), prinsip kehati-hatian (prudential principle), prinsip kerahasiaan (secrecy principle) dan prinsip mengenal nasabah (know how costumer principle).

“Menimbang, bahwa apabila dalam pengelolaan perbankan terdapat tindakan-tindakan meminta atau menerima imbalan atau hadiah (komisi), seperti tindakan yang dilakukan Penggugat maka akan mengurangi kepercayaan masyarakat pada bank dan nama baik bank tersebut menjadi buruk,” tutur Hakim Isjuaedi.

Immanuel yang menjabat sebagai pimpinan kantor kas Kalisat diputuskan hubungan kerjanya oleh perusahaan yang berada di Jl. Gajah Mada 187, Kav. A 17-18, Jember itu, terhitung sejak 5 Mei 2014. Karena dianggap melanggar Pasal 3 ayat (2) huruf i, dan Pasal 35 ayat (6) Peraturan Perusahaan. Tak terima di-PHK sepihak, Immanuel akhirnya mengajukan surat gugatan pada 2 Maret 2015 ke PHI Surabaya.

Dalam amar putusannya, PHI Surabaya tidak menetapkan pemberian uang pesangon sebagai akibat hukum dari sebuah pemutusan hubungan kerja, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebab, Immanuel dalam surat gugatannya hanya mengajukan tuntutan berupa pernyataan hubungan kerja tidak terputus. (***Hz)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of