Rabu, 18 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
478

Hari Pertama Mogok Nasional, Buruh Bekasi Belum Beraksi

Anggota Polres Bekasi sedang bersiap berjaga di Kawsan Industri MM2100. (foto: beritasatu.com)
Anggota Polres Bekasi sedang bersiap berjaga di Kawsan Industri MM2100. (foto: beritasatu.com)
Anggota Polres Bekasi sedang bersiap berjaga di Kawsan Industri MM2100. (foto: beritasatu.com)

Bekasi | Hingga Selasa (24/11) petang, beberapa kawasan industri di Bekasi, seperti kawasan Jababeka hingga MM2100, tidak terlihat konvoi massa buruh, yang rencananya akan melakukan aksi unjuk rasa menuntut agar Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dicabut oleh Presiden Joko Widodo. Padahal, pagi tadi sempat terjadi kontak fisik antara para buruh dengan polisi yang berjaga di depan kawasan industri MM2100.

Para buruh yang masih relatif berjumlah sekitar 200-an, dihadang oleh puluhan anggota Polres Bekasi, yang menyatakan aksi tersebut tanpa ijin (illegal). Bahkan salah satu peserta aksi yang sedang mengambil gambar saat terjadi gesekan, dikejar dan dipukul oleh seorang anggota polisi. Beruntung bagi anggota dari salah satu serikat pekerja di Bekasi tersebut, yang kemudian diselamatkan oleh kawan pekerja lainnya.

Di kawasan industri East Jakarta Industrial Park (EJIP), Bekasi juga terpantau kondusif. Hanya beberapa buruh yang lalu lalang untuk memantau situasi, dan terlihat pula beberapa anggota polisi melintas di jalan-jalan kawasan tersebut. Menurut salah satu buruh yang melintas di kawasan EJIP, mengakui ada tekanan dari pihak pengusaha yang melarang mogok kerja dari jam 8 pagi hingga jam 6 sore, yang dimulai sejak tangga; 24 – 27 Nopember 2015. “Sebagian besar buruh dilarang keluar masuk pabrik,” tuturnya kepada kontributor buruh-online.com.

Ditempat terpisah, di kawasan industri Gobel, Cikarang Barat, Bekasi. Sebanyak 2000 lebih massa buruh telah memadati jalan-jalan di kawasan tersebut dengan berjalan kaki. Dari 11 perusahaan yang berada di kawasan tersebut, buruh dari 8 perusahaan sepakat untuk melakukan mogok kerja. “Intinya satu tuntutan kami untuk pemerintah, yaitu cabut PP Pengupahan,” ujar Komarudin, salah satu pengurus serikat pekerja yang ada di Kawasan Gobel.

Sebelumnya, Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin telah menerbitkan surat edaran agar pihak perusahaan menolak aksi mogok kerja para buruh. Menurutnya, mogok nasional tidak diatur dalam undang-undang. Sehingga, perusahaan berhak memberikan sanksi dengan tidak membayar upah mereka selama mogok kerja tersebut. Selain itu, mogok kerja yang dikenal dalam undang-undang adalah apabila ada perundingan yang gagal antara pekerja dan pengusaha. (***Sol)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of