Selasa, 16 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
796

Hukum Alam Hubungan Buruh-Pengusaha

Ilustrasi.
ilustrasi
ilustrasi

buruh-online.com | Buruh adalah sekelompok mayoritas masyarakat yang tertindas akibat penguasaan faktor produksi dan akumulasi kapital para kapitalis. Pernyataan tersebut setidaknya masih relevan pada situasi saat ini, apalagi melihat gejolak yang terjadi antara buruh-pengusaha di tanah air.  Hal ini bisa kita lihat pada setiap tahunnya di berbagai belahan dunia sering terdengar demonstrasi buruh yang memperjuangkan haknya.

Di Indonesia akhir-akhir ini diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menyedot perhatian kaum buruh untuk melakukan demonstrasi besar-besaran. Dimana kaum buruh menolak dan menuntut pemerintah mencabut PP tersebut, karena dipandang terlalu menguntungkan kaum pemodal.

Bagi buruh, PP Pengupahan Nomor 78 Tahun 2015 yang baru disahkan oleh Presiden Jokowi adalah bencana besar bagi buruh Indonesia. Protes buruh terhadap PP 78 ini bukan hanya pada konteksnya, melainkan pada proses penetapannya yang tidak melibatkan dan mendengarkan aspirasi kaum buruh. Selain itu, formulasi dan mekanisme penetapan upah minimum yang hanya berbasis inflasi dan pertumbuhan ekonomi dan menapikan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dan hal itu jelas bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sementara pada era reformasi ini, pemerintah diharapkan dapat mengakomodir kepentingan kaum buruh dan kaum buruh/pekerja diposisikan sebagai asset perusahaan yang sangat berharga. Sehingga kesejahteraan kaum buruh adalah tanggung jawab pemerintah dan pengusaha. Namun pada akhirnya pemerintah selalu mengutamakan mekanisme pasar global dan kepentingan investasi pemodal dalam mengakomodir hubungan buruh dan pengusaha. Pemerintah tidak mengutamakan kebutuhan hidup layak per wilayah demi pandangan objektif upah buruh. Malah yang lebih memilukan kaum buruh akhir-akhir ini di Indonesia, pemerintah daerah menetapkan kebutuhan hidup layak berdasarkan KHL malah diamputasi dengan munculnya PP Nomor 78 Tahun 2015.

Kondisi seperti ini pada hakikatnya ada suatu hukum alam yang terjadi dalam hubungan antara buruh dan pengusaha. Sejak abad ke 19 sampai sekarang pola hubungan buruh-pengusaha bersifat konflik yang terus menerus. Di satu sisi pengusaha  akan selalu berupaya terus menerus mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Di sisi lain buruh pun punya kepentingan untuk mendapatkan upah yang sebesar-besarnya dari pengusaha.

Hubungan buruh-pengusaha di zaman ekonomi klasik yang ditandai dengan rezim ekonomi liberal dimana campur tangan intervensi pemerintah sama sekali tidak ada, posisi kaum buruh semakin tertindas, karena pada masa itu buruh adalah dipandang sebagai salah satu faktor produksi yang kualitas dan kuantitasnya ditentukan oleh kekuatan permintaan-penawaran (Supply Demand).

Buruh pada masa kini, pada saat dunia berpahamkan ideologi kapitalisme modifikasi, yang ditandai dengan adanya campur tangan pemerintah dalam hubungan buruh-pengusaha mulai mengakomodir keberadaan buruh ke tempat yang lebih baik. Buruh pada saat ini, di negara-negara maju, diposisikan sebagai  asset perusahaan. Kalau dulu tujuan perusahaan adalah untuk mendapatkan laba maksimum maka saat ini tujuan perusahaan yang paling utama adalah kesejahteraan karyawan. Dengan posisi sebagai asset, buruh mempunyai daya tawar (bargaining) yang cukup kuat dengan pengusaha. Apalagi ada kebijakan yang memungkinkan buruh untuk ikut serta dalam kepemilikan saham. Tentu saja kondisi ini hanya berlaku di negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa.

Di Indonesia yang merupakan kelompok negara berkembang, posisi buruh di Indonesia secara faktual masih dianggap sebagai salah satu produksi. Posisi buruh masih tetap lemah walaupun beberapa instrumen peraturan perundangan telah dibuat oleh pemerintah. Berbagai kelemahan daya tawar buruh dapat dilihat dari alotnya pembahasan berbagai bentuk upah yang dengan mudah ditebak, selalu dimenangkan oleh kepentingan pengusaha. Demikian juga tuntutan-tuntutan terhadap hak-hak normatif buruh  seperti kesejahteraan dan peningkatan kualitas kerja, hasilnya sering dikompromikan sesuai dengan keinginan pengusaha.

Dari pengamatan terhadap berbagai gerakan demonstrasi buruh yang sering terjadi di berbagai daerah dan kota lainnya di Indonesia, ada beberapa kelemahan yang cukup signifikan yang dihadapi oleh kelompok buruh. Pertama, secara organisasi, kesadaran berserikat di kalangan anggota buruh masih sebatas ikut-ikutan tanpa mengerti arti substansi pergerakan buruh, yang ditandai misalnya pengurus serikat buruh  di Indonesia pada umumnya hanya diikuti oleh pekerja level terbawah sampai mandor (foreman), dan kondisi ini berbeda dengan negara tetangga, dimana serikat pekerjanya (union) juga melibatkan para manajer menengah dan manajer puncak, yang secara intelektual dan teknis mereka cukup menguasai permasalahan perburuhan dan perusahaan. Faktor internal lainnya adalah tidak adanya hubungan dan koordinasi yang harmonis diantara serikat buruh yang ada, mereka cenderung mempunyai platform perjuangan yang berbeda-beda. Jadi ketika satu serikat buruh mengagendakan suatu aksi, serikat buruh lainnya tidak mendukung dan ada kesan merasa diremehkan.

Di sisi lain, pengusaha yang memiliki penguasaan modal dan kekuasaan, melihat perpecahan antara serikat buruh merupakan suatu yang diharapkan. Bagaimana tidak, dalam keadaan kompak dan bersatu pun, pengusaha memiliki peluang yang cukup besar untuk memenangkan konflik kepentingan buruh-pengusaha.

Oleh sebab itu, salah satu prioritas utama ketenagakerjaan sekarang ini adalah pembekalan dan pemberdayaan para pemimpin serikat pekerja, supaya betul-betul mempunyai idealisme memperjuangkan kepentingan pekerja, memahami perjuangan serikat pekerja, mempunyai profesionalisme dalam mencapai sasaran organisasi, serta dapat menjadi mitra pengusaha menciptakan hubungan industrial yang harmonis supaya dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Sementara hak asasi buruh dalam berserikat belum sepenuhnya dijamin oleh pemerintah. Hingga kini kondisi buruh belum dapat sejajar dengan pemilik modal dalam hubungan kerja. Sehingga kondisi seperti itu membentuk hukum alam, yakni hubungan buruh-pekerja masih terus menimbulkan konflik berkepanjangan karena terbenturnya kepentingan. Untuk itu, seharusnya pemerintah lebih awas dan optimal dalam mendistribusikan keadilan bagi kaum pekerja baik dari segi regulasi sampai pelaksanaan teknis di lapangan. (**ef)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of