Rabu, 17 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
441

Ironis, Ribuan Anak TKI di Malaysia Tidak Mengenyam Pendidikan

ilustrasi
ilustrasi

Jakarta | Warga Negara Indonesia sampai berimigrasi ke luar negeri, apalagi menjadi Tenaga Kerja Indonesia, tak lepas dari kebutuhan ekonomi. Penghidupan yang layak adalah alasan tunggal ‘pahlawan devisa’ ke luar negeri. Untuk itu, selain kebutuhan hidup layak, TKI juga berhak atas pendidikan yang layak.

Fenomena ironis, layanan pendidikan Wajib Belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah untuk anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Sabah, Malaysia, belum teraplikasikan. Pasalnya, dari 53.687 anak TKI berusia 1-18 tahun, yang baru mengenyam pendidikan hanya sebanyak 24.865 anak. Itu berarti masih ada 28.831 anak TKI belum mendapatkan layanan pendidikan di negeri jiran tersebut.

“Anak-anak TKI (24.856) ini mendapat layanan pendidikan di tiga lembaga pendidikan, yaitu Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), Community Learning Center Sekolah Dasar (CLC SD), dan Pusat Belajar (PB) Humana,” ungkap Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen GTK Kemendikbud), Anas M. Adam, Sabtu (14/11/2015).

Anak-anak tersebut adalah anak TKI yang bekerja di ladang-ladang kelapa sawit. Penyebarannya, sebanyak 927 siswa di satu lembaga (Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), 8.122 siswa di 69 lembaga Community Learning Center Sekolah Dasar (CLC SD), 3.224 siswa di 140 CLC Sekolah Menengah Atas, dan 12.583 siswa di 134 Pusat Belajar (PB) Humana. Data ini bersumber dari Data Kemendikbud per September 2015.

SIKK sendiri merupakan sekolah formal yang diselenggarakan pemerintah Indonesia. Di sekolah ini, para anak TKI mendapatkan kurikulum, pengajaran, evaluasi yang mengikuti sistem Indonesia. Sedangkan, CLC merupakan pusat kegiatan belajar yang dikelola oleh SIKK.

Sementara PB Humana adalah pusat belajar yang bersifat non formal dengan kurikulum perpaduan Malaysia dengan Indonesia, dan difasilitasi oleh perusahan tempat pusat belajar tersebut berada dan orang tua siswa. Pendidik yang ditugaskan oleh pemerintah Indonesia berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil.

Terlepas dari itu semua, nasib pendidikan anak-anak bangsa ini perlu mendapat perhatian yang serius. Dilematis memang, di satu sisi memberikan pelayanan pendidikan adalah suatu kewajiban, sementara di sisi lain peraturan pemerintah sangat ketat terkait dengan masalah keimigrasian. (**ef)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of