Rabu, 18 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
482

Jelang Hari Terakhir Mogok Nasional Esok, GBI Pastikan Uji PP Pengupahan ke MA

Para pimpinan KSPI, KSBSI, KSPSI pimpinan Andi Gani, KPBI, KASBI, FSPASI, SBSI 1992, Gaspermindo, GOBSI, dan GSBI. (foto: suara.com)
Para pimpinan KSPI, KSBSI, KSPSI pimpinan Andi Gani, KPBI, KASBI, FSPASI, SBSI 1992, Gaspermindo, GOBSI, dan GSBI. (foto: suara.com)
Para pimpinan KSPI, KSBSI, KSPSI pimpinan Andi Gani, KPBI, KASBI, FSPASI, SBSI 1992, Gaspermindo, GOBSI, dan GSBI. (foto: suara.com)

Jakarta | Gerakan Buruh Indonesia (GBI), bakal terus melakukan gerakan penolakan nasional terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, setelah aksi mogok nasional yang akan berakhir, Jum/at (27/11) esok. Dalam konferensi pers-nya, Kamis (26/11) petang tadi di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, GBI memastikan untuk menempuh upaya melawan keberadaan PP Pengupahan, diantaranya adalah :

Pertama, GBI akan melakukan uji materi terhadap PP 78/2015. “Mogok nasional bukanlah akhir dari sebuah aksi, tapi justru awal aksi besar-besaran. Eskalasi akan meningkat,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal. Ia menambahkan, uji materi akan diajukan pada hari Rabu atau Kamis pekan depan ke Mahkamah Agung. “Akan diiringi oleh puluhan ribu buruh,” katanya.

Iqbal beralasan, PP Pengupahan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Karena PP Pengupahan memberangus hak pekerja atau buruh dalam merundingkan penetapan upah minimum.

Kedua, GBI akan melakukan unjuk rasa penolakan PP Pengupahan saat peringatan hari Hak Asasi Manusia, pada 10 Desember 2015 mendatang. Ini karena terjadi aksi kekerasan oleh polisi dan preman terhadap buruh dalam menolak PP Pengupahan. Padahal, menyampaikan pendapat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia.

Pelanggaran HAM dari PP 78 juga terletak pada ketidak-mungkinan buruh mendapatkan pekerjaan yang layak. Ini karena pemerintah melakukan pemiskinan secara struktural dengan memperlambat laju pertumbuhan upah minimum. “Yang menerima rata-rata upah minimum ke bawah sebanyak 42 juta orang. Ada 82 persen buruh menerima upah minimum,” kata Iqbal.

Ketiga, GBI akan membawa kasus ini pada sidang Organisasi Buruh Internasional (ILO). Iqbal mengatakan, unsur buruh dari Indonesia akan mengajukan PP 78 sebagai bagian dari pelanggaran konvensi ILO dalam sidang pada 2016. “Juni, Indonesia resmi akan mengajukan komplain freedom of association,” kata ia yang kini menjadi anggota Governing body ILO di Jenewa tersebut.

GBI terdiri dari gabungan berbagai konfederasi dan federasi serikat pekerja di Indonesia, yaitu KSPI, KSBSI, KSPSI pimpinan Andi Gani, KPBI, KASBI, FSPASI, SBSI 1992, Gaspermindo, GOBSI, dan GSBI. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of