Senin, 22 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
497

Jika PP Pengupahan Tidak Dicabut, Buruh Sweaping Besar-Besaran

ilustrasi
(foto: liputan6.com)
(foto: liputan6.com)

Jakarta | “Jangan kebiri hak konstitusional rakyat dalam mendapatkan kesejahteraan hidupnya. Isi PP 78/2015 telah mengebiri hak konstitusional kami selaku pekerja,” tegas Mirah Sumirat, Presiden Asosiasi Pekerja Indonesia (ASPEK INDONESIA), pada siaran pers beberapa waktu lalu.

“Kita tidak akan pernah diam jika dirampok oleh para pemodal asing. Rakyat dan buruh akan melawan,” kata salah satu orator demonstrasi di depan Istana Negara, (30/10/2015).

Menurut Subianto, salah satu orator dari pihak buruh menyatakan bahwa paket-paket yang dikeluarkan oleh Joko Widodo sama sekali tidak menyentuh buruh. Justru yang ada menurutnya paket-paket tersebut lebih dominan menguntungkan para pemodal asing, sedangkan buruh hanya dijadikan korban ekspolitasi.

Ia juga menyebut, sebetulnya PP Pengupahan yang dikeluarkan oleh pemerintah melanggar hal-hal prinsipil atau hak dasar manusia. “Bahwa PP itu melanggar hak-hak yang paling prinsipil dalam kehidupan masyarakat, yakni menghambat buruh berserikat,” tegasnya.

Pasal 88 ayat 4 UU Ketenagakerjaan telah mengatur dan mengamanatkan bahwa penetapan upah minimum harus berdasarkan hasil survey KHL. Sedangkan Pasal 44 PP 78/2015 penetapan upah minimum tidak lagi berdasarkan hasil survey KHL.

Terbitnya PP 78/2015 yang menabrak UU 13/2003 membuktikan bahwa Presiden Joko Widodo tersandera oleh kepentingan pengusaha dan kepentingan pemodal, sehingga tidak mampu berkutik ketika menandatangani PP 78/2015 yang menabrak UU 13/2015 tersebut.

Berdasarkan fakta hukum dan isi PP 78/2015 yang sangat merugikan pekerja maka kami bersama sama seluruh elemen pekerja di Indonesia, kami kembali turun ke jalan untuk meminta Presiden Joko Widodo membatalkan PP 78/2015 tersebut. Presiden Joko Widodo harus mendengar aspirasi pekerja karena yang dituntut oleh pekerja adalah penegakan aturan UU 13/2003. Selain itu, PP Pengupahan telah menghilangkan hak berunding upah yang dimiliki serikat pekerja dan itu sesungguhnya sudah dijamin oleh UU Ketenagakerjaan.

“Jika pemerintahan Jokowi tidak cabut PP Pengupahan tersebut, maka kita akan benar-benar melawan,” kata salah satu orator aksi di depan Istana Negara, (30/10/2015).

Selain itu buruh akan melakukan sweaping besar-besaran ke beberapa daerah, seperti menutup pabrik, tol, dan akses jalan menuju pabrik. Mereka akan lakukan mogok nasional dan menutup pabrik bila PP tersebut tidak segera dicabut, tegasnya. (**ef)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of