Type to search

Berita

Karena Tidak Beralasan Hukum, Peninjauan Kembali Terhadap Perkara PHK Ditolak

Share
ilustrasi

ilustrasi

Jakarta | Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT Doosan Cipta Busana Raya terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/PHI.G/2014/PN.Jkt.Pst.

Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh perusahaan yang bergerak di bidang industri garment, yang beralamat di Jalan Madura V Blok D Nomor 18 A, Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Utara ini, diajukan dengan alasan bahwa karyawannya Rokyati dan Ambarwati (yang masing-masing bekerja di bagian departemen Sewing dan Qc Finising di PT tersebut) telah di-PHK secara sah menurut ketentuan yang berlaku.

Namun, sebelumnya Rokyati dan Ambarwati telah mengajukan gugatan ke PHI Jakarta Pusat yang dalam dalil gugatannya menyatakan “bahwa faktanya PT Doosan Cipta Busana Raya telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Rokyati dan Ambarwati pada tanggal 11 Juni 2013 sebelum memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial. Sehingga berdasarkan putusan Nomor 27/PHI.G/2014/PN.Jkt.Pst, PHI Jakarta Pusat mengabulkan gugatan tersebut dengan menghukum tergugat (PT Doosan Cipta Busana Raya) untuk membayar kompensasi kepada Para Penggugat (Rokyati dan Ambarwati) berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

Merasa tidak puas dengan putusan tersebut PT Doosan Cipta Busana Raya memposisikan diri sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Pemohon mendalilkan bahwa “Judex Facti telah salah dalam menganalisa kronologis gugatan dan dihubungkan dengan fakta bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Peninjauan Kembali, sehingga berakibat terbukti salah dalam memberikan pertimbangan hukumnya.

Selain itu, Pemohon pun mendalilkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah memberikan keterangan tidak jujur dalam bukti surat kepada Judex Facti, sehinga hal ini berakibat fatal Judex Facti memberikan pertimbangan hukum yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Nomor 13/2003 dan Peraturan Kerja Bersama Perusahaan.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang diketuai oleh Dr. H. Supandi, SH. M.Hum, menolak dalil Pemohon Peninjauan Kembali (PT Doosan Cipta Busana Raya). Sebab, alasan-alasan pemohon tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 4 Maret 2015 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 11 Mei 2015 dihubungkan dengan putusan Judex Facti yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan Judex Facti tersebut.

Alasan peninjauan kembali mengenai kekeliruan yang nyata hanyalah merupakan perbedaan pendapat dari Pemohon Peninjauan Kembali dengan pertimbangan Judex Facti dan bukan merupakan alasan peninjauan kembali, sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, “permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT Doosan Cipta Busana Raya tidak beralasan, sehingga harus ditolak,” ujar ketua majelis saat membacakan putusan Nomor 79 PK/Pdt.Sus-PHI/2015, Kamis (10/9/2015). (**ef)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *