Senin, 18 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
539

Kemenaker Bantah Isu Sesat PP Pengupahan

Buruh Medan demonstrasi tolak RPP Pengupahan.
Buruh Medan demonstrasi tolak RPP Pengupahan.

Jakarta | Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu (11/11) kemarin, membantah 7 (tujuh) isu terkait keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, yang dianggap oleh Pemerintah sesat dan tidak benar. Diantaranya adalah tidak membenarkan kenaikan upah hanya setiap 5 (lima) tahun sekali, dan hanya 10% (sepuluh perseratus). Hal itu dikatakan fitnah, sebab yang diatur tiap lima tahun adalah peninjauan terhadap komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dan akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Menteri, sebagaimana tertuang dalam Pasal 43 ayat (9) PP Pengupahan.

Lebih lanjut dinyatakan dalam rilis yang dikeluarkan oleh Kemenaker, upah buruh akan tetap naik setiap tahun dan nilainya bisa saja lebih dari 10%, yang tergantung pada nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, yang kemudian dijumlahkan dengan upah minimum tahun berjalan. Selain itu, upah bagi pengurus serikat pekerja yang melaksanakan kegiatan keserikat-pekerjaan, harus tetap dibayar oleh pengusaha, seperti yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dan ayat (4) huruf c PP Pengupahan.

Pemerintah tetap mewajibkan pengusaha untuk membayar upah minimum sektoral sebagaimana Pasal 49 dan Pasal 50 PP Pengupahan, jika kegiatan usaha sebuah perusahaan masuk dalam kualifikasi pemberi kerja yang Kode Baku Lapangan Usaha Industri-nya, ditetapkan dalam Keputusan Gubernur terkait upah minimum sektoral. Sedangkan mengenai keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA), pemerintah mewajibkan mereka dibayar dengan rupiah, sebagaimana perintah dalam Pasal 11 hingga Pasal 22 PP Pengupahan.

Terhadap adanya tuduhan bahwa PP Pengupahan lebih buruk dari PP sebelumnya, yaitu PP nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, karena pengaturan pengupahan sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar, dianggap sebagai tuduhan ngawur oleh Kemenaker. Sebab, PP Pengupahan justru menegaskan kehadiran negara, diantaranya adalah dengan mengatur agar perusahaan membuat struktur serta skala upah, pemberian sanksi dan formula perhitungan upah minimum. (***Hz)

1
Leave a Reply

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Barkah Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
Barkah
Guest
Barkah

Dear RR,

Senada dengan penjelasan Kemnaker.
Belum termasuk ttg THR.
Jika merujuk Permenaker 04/1994, TIDAK ADA SANKSI bagi perusahaan, apabila TIDAK BAYAR THR.

Dengan adanya PP 78/2015, jika ada perusahaan TIDAK BAYAR THR, dengan delik aduan/laporan atau dari pihak Pengawasan Dep/Disnaker, perusahaan tersebut bida dibekukan usahanya.

Memang resikonya ke pekerja juga, seperti makan biah simalakama.
Andai perusahaan dibekukan, bagaimana nasib pekerjanya.

Bagaimana pendapat anda?

Semoga bermanfaat.

Terima kasih

Salam,
Barkah