Rabu, 17 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
404

Kemnaker Adakan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Serikat Pekerja

Para peserta Pelatihan berfoto bersama.
Para peserta Pelatihan berfoto bersama.
Para peserta Pelatihan berfoto bersama.

Jogjakarta | Dalam rangka meningkatkan kemampuan pengurus serikat pekerja pada tingkat perusahaan, Kementerian Ketenagakerjaan secara berkesinambungan menggelar pelatihan di 7 provinsi di Indonesia pada tahun 2015 ini, diantaranya di Banten, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Jogjakarta, demikian dikatakan Partono, salah satu panitia penyelenggara yang diutus oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Kemnaker, Jum’at (6/11) kemarin.

Menurutnya, pada tahun 2016 nanti, Kemnaker akan mengadakan acara yang sama di 33 provinsi. “Pak Menteri ingin seluruh provinsi digelar acara yang sama, yaitu pelatihan hukum acara di Pengadilan Hubungan Industrial,” ujarnya kepada buruh-online.com. Partono juga menjelaskan, bahwa kegiatan tersebut dilakukan pihak pemerintah dalam rangka membantu peran serikat pekerja mencerdaskan anggotanya.

Pelatihan yang digelar di Hotel Jambuluwuk-Jogjakarta selama 3 hari sejak Kamis (5/11) sampai dengan Sabtu (7/11) tersebut, dihadiri oleh 45 peserta dari perwakilan serikat pekerja se-Jogjakarta. Para pengurus serikat pekerja diberikan pemahaman tentang tata cara beracara di lembaga peradilan penyelesaian sengketa ketenagakerjaan itu. Diantaranya, mengenal hukum acara perdata, menentukan pihak-pihak, teori dan praktek gugat menggugat, dan pembuktian.

Pada pelatihan tersebut, Kemnaker menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya Juanda Pangaribuan, Hakim Ad-Hoc PHI Jakarta Pusat, mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan teori pembuktian di PHI. Sebab, hukum acara yang berlaku di PHI adalah hukum acara perdata, yang mensyaratkan pentingnya keberadaan alat bukti untuk memenangkan perkara.

Sedangkan narasumber lainnya adalah Muhammad Hafidz, Praktisi Hubungan Industrial. Sebelum dirinya menguraikan teori menyusun surat gugatan, jawaban, replik dan duplik. Hafidz memutar video berdurasi selama 8 menit, yang berisi rekaman persidangan di Mahkamah Konstitusi, terkait pengujian UU Nomor 2 Tahun 2004 sebagai dasar keberadaan PHI.

Menurutnya, terdapat perbedaan hukum formil dalam penyelesaian kasus pemutusan hubungan kerja, antara UU 2/2004 dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Perbedaan tersebut yang kemudian menggiring setiap pekerja yang di-PHK untuk menggugat ke PHI, akibat dari tidak bersedianya pengusaha mengajukan permohonan PHK ke PHI. Yang pada akhirnya, suka tidak suka, pekerja, khususnya serikat pekerja harus memahami tata cara gugat menggugat di PHI, jelasnya. (***Ys)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of