Kamis, 21 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
533

Lemahnya Pengawasan Ketenagakerjaan Cirebon, Dua Ratusan Buruh Geruduk DPRD

Kstaria Singaperbangsa, satgas FSPS mengawal aksi di DPRD Cirebon, Rabu (4/11) lalu. (foto: Amal Subkhan)
Kstaria Singaperbangsa, satgas FSPS mengawal aksi di DPRD Cirebon, Rabu (4/11) lalu. (foto: Amal Subkhan)
Kstaria Singaperbangsa, satgas FSPS mengawal aksi di DPRD Cirebon, Rabu (4/11) lalu. (foto: Amal Subkhan)

Cirebon | Maraknya tindak pelanggaran pembayaran upah dibawah upah minimum, serta banyaknya upaya pemberangusan serikat pekerja, yang dikenal dengan sebutan union busting di Kabupaten Cirebon, menjadi alasan Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (DPC FSPS) Kabupaten Cirebon, mengadakan aksi unjukrasa, Rabu (4/11) kemarin.

Menurut Amal Subhan selaku ketua DPC FSPS Kab.Cirebon, hal ini diduga akibat lemahnya pencegahan dan lambatnya penindakan dari pihak Dinas Tenaga Kerja, yang dirasa sangat merugikan bagi kesejahteraan buruh di Kabupaten Cirebon.

Amal mencotohkan, lambatnya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Disnaker Cirebon, terhadap laporannya tentang dugaan tindak pidana pembayaran upah dibawah upah minimum yang dilakukan oleh pengusaha PT Makmur Artha Sejahtera. Sehingga kondisi tersebut, telah menghilangkan efek jera pengusaha terhadap ancaman pidana yang telah diatur oleh UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Merasa hal tersebut akan memberikan dampak yang sangat besar bagi buruh di Kabupaten Cirebon, DPC FSPS Kabupaten Cirebon menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Kabupaten Cirebon. Dalam kesempatan itu, Amal beserta ratusan buruh berkesempatan untuk menyampaikan keluh kesahnya secara langsung di hadapan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon H. Mustofa SH.

Dalam pertemuan yang berlangsung hampir selama 45 menit tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon berjanji mendesak peran maksimal dari Dinas Tenaga Kerja. Selain itu, Komisi D DPRD Kabupaten Cirebon juga akan mengagendakan pertemuan antara DPC FSPS dengan Dinas terkait, dengan harapan adanya model penyelesaian sengketa ketenagakerjaan yang efektif di Kabupaten Cirebon. (***Ch)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of