Type to search

Sekitar Kita

Mahasiswa : Kebutuhan Hidup Layak Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan Riil Kaum Buruh

Share
ilustrasi

ilustrasi

Malang | Paket kebijakan pemerintahan Jokowi-JK sangat berpihak pada pemodal daripada buruh. Hal ini terlihat jelas dalam PP tentang Pengupahan, dimana upah diberlakukan bagi buruh didasarkan pada laju pertumbuhan ekonomi. Hal itu disuarakan oleh ratusan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Malang dan Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMART) yang mendesak pemerintah untuk segera mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Puluhan mahasiswa IMM dan SMART tersebut menggelar aksi yang mendesak pemerintah mencabut PP tentang pengupahan itu di depan kampus III Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Tlogomas, kemudian dilanjutkan ke Pendopo Kabupaten Malang di Jalan Agus Salim Kota Malang, Alun-alun Malang, Jalan Basuki Rahmad, Jalan Kertanegara dan berakhir di Bundaran Tugu atau kawasan Bali Kota dan gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (26/11/2015).

“PP tentang pengupahan itu sangat tidak wajar dan bertentangan dengan Undang Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kalau sebelumnya buruh selalu dilibatkan dalam survei dan penentuan usulan upah minimum kota/kabupaten, sekarang tidak lagi”, kata Humas IMM Malang Balkuni Alsafah di sela aksi.

Ia mengatakan, suvei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan sangat tidak sesuai dengan kebutuhan riil kaum buruh. Padahal, survei yang dilakukan 5 tahun sekali ini, sangat berdampak pada upah buruh. “Kami juga menuntut penambahan komponen KHL yang ada 60 item ditambah menjadi 84 item, sesuai kebutuhan kaum buruh secara riil di lapangan,”ujarnya.

Selain itu, ia pun menambahkan bahwa sekarang tidak ada sanksi pidana yang diberikan pada perusahaan yang tidak membayar keterlambatan upah pada buruh. Sanksi hanya berupa sanksi administrasi.

Dalam aksinya tersebut, selain berorasi secara bergantian, mahasiswa pengunjuk rasa membawa baliho bertuliskan beberapa pokok tuntutan, seperti “Tolak Politik Upah Murah dan Cabut Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan”.

Penolakan upah murah tersebut karena betapa pentingnya mahasiswa dalam mengawasi pemerintah, terutama di era modernasi yang sangat kental dengan kepentingan segelintir orang (oligarki) yang ingin mengkebiri hajat hidup orang banyak. Sementara hajat hidup masyarakat telah dijamin kesejahteraannya secara konstitusional namun tak kunjung terimplementasikan secara menyeluruh. (**ef)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *